Yusril: Pengunduran Diri Gibran Bersifat Sepihak, MPR Cukup Lindungi Kekosongan Jabatan

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penegasan ini disampaikan Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/11/2026), sesaat setelah ia menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Menurut Yusril, dokumen yang ditandatangani oleh Gibran telah menyatakan kehendak tegas untuk berhenti atas permintaan sendiri, sehingga secara konstitusional proses pengunduran diri tersebut sah tanpa adanya mekanisme 'setuju' atau 'tolak' dari lembaga legislatif tertinggi negara.

Yusril menganalisis bunyi surat tersebut secara detail. Pada paragraf pertama, Gibran menyatakan: “Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.” Yusril menilai kalimat tersebut merupakan penegasan kehendak murni dari pemegang jabatan, bukan sebuah usulan yang menunggu validasi pihak lain. Oleh karena itu, peran MPR bukan sebagai penyetuju, melainkan sebagai penindak lanjut konsekuensi hukum dari fakta pengunduran diri tersebut.

Mekanisme Konstitusional: Tindak Lanjut Kekosongan Jabatan

Berdasarkan analisis Yusril, permintaan Gibran agar MPR menindaklanjuti suratnya merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam paragraf keempat suratnya, Gibran secara eksplisit memohon agar MPR menindaklanjuti pernyataan berhenti tersebut sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Yusril menekankan bahwa permintaan ini harus dipahami sebagai instruksi untuk mengisi kekosongan jabatan, bukan permohonan persetujuan terhadap keputusan pengunduran dirinya. Dengan demikian, MPR tidak memiliki kewenangan untuk menolak pengunduran diri tersebut, melainkan harus menyatakan telah terjadi kekosongan jabatan dan segera mengaktifkan mekanisme pengisian Wakil Presiden baru.

Batas Waktu 60 Hari dan Usulan Dua Calon

Yusril merujuk kembali pada substansi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.” Artinya, setelah kekosongan dinyatakan, Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Proses pemilihan kedua calon tersebut oleh MPR harus rampung dalam tenggat waktu maksimal 60 hari. Mantan Menteri Sekretaris Negara ini menegaskan, seluruh proses ini harus berjalan dalam koridor prinsip negara hukum serta merujuk pada UU Pemilu dan UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) yang mengatur syarat calon dan kewenangan lembaga, demi menjaga ketatanegaraan yang sah dan sesuai konstitusi. Langkah ini sejalan dengan mekanisme penggantian Wakil Presiden yang kini sedang diaktifkan oleh lembaga negara.