Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Sumatera Bangun Ekosistem Ekonomi Inklusif Jelang Indonesia Emas 2045

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Sumatera guna menopang visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, Bima menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi daerah tidak boleh sekadar mengejar angka statistik, melainkan harus memberikan manfaat nyata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. "Narasi besar kita adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif... artinya, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa menetes ke bawah, tanpa melakukan pemerataan," tegasnya. Penekanan ini disampaikan di tengah kebutuhan transformasi kebijakan daerah agar pertumbuhan ekonomi benar-benar terdistribusi merata dan berkeadilan.

Bima memberikan arahan ini saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera yang diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Forum yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengusung tema strategis "Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat". Kehadiran Wamendagri menandai komitmen kementerian untuk memastikan keselarasan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dengan visi jangka panjang yang jelas, Pemda diharapkan mampu menghindari kebijakan yang hanya berorientasi pada capaian sesaat, melainkan fokus pada pembangunan fondasi ekonomi yang kokoh dan adaptif terhadap dinamika masa depan.

Memanfaatkan Bonus Demografi dan Mendorong Green Jobs

Salah satu poin krusial yang disorot Bima adalah optimalisasi bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Ia mengingatkan para kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, agar segera menyiapkan generasi produktif, khususnya Generasi Z dan milenial, untuk menjadi penggerak utama ekonomi. "Kalau gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, dinas terkait tidak fokus menyiapkan usia produktif ini, maka lewat ini barang," tegasnya. Sejalan dengan kebutuhan regenerasi tenaga kerja, Bima juga mendorong pengembangan sektor green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan. Sektor-sektor seperti pengelolaan limbah, persampahan, dan transportasi hijau dinilai memiliki potensi besar sekaligus relevan dengan minat generasi muda, sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Selain faktor demografi, Bima mengingatkan bahwa belanja pemerintah saja tidak cukup untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pemda harus membangun ekosistem yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pariwisata, industri kreatif, hingga penguatan rantai produksi dan distribusi. Dalam konteks pariwisata, misalnya, kebijakan tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas pengunjung. Bima menekankan pentingnya menghitung dampak riil dari kegiatan wisata, seperti tingkat hunian hotel, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta penggunaan produk dan jasa dari daerah setempat. Pendekatan berbasis data juga ditekankan, di mana kepala daerah diminta memanfaatkan data secara komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan agar program pembangunan benar-benar menjawab potensi spesifik masing-masing wilayah.

Agregasi Pertumbuhan Nasional dan Urgensi Ekosistem Daerah

Pandangan mengenai kekuatan ekonomi daerah turut didorong oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Dalam forum yang sama, Sonny menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregasi dari capaian seluruh daerah. "Bagaimana mungkin Indonesia ekonominya tumbuh tinggi tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level kabupaten [dan] kota?" tuturnya. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi bagi setiap daerah untuk memaksimalkan potensi lokalnya. "Kalau kita ingin membangun ekonomi kita secara kuat dan berkelanjutan dengan pertumbuhan yang tinggi, maka kita harus mendorong membangun ekosistem," terangnya. Kolaborasi antara data statistik yang akurat, kebijakan daerah yang inklusif, dan fokus pada sumber daya manusia serta lingkungan diharapkan dapat menciptakan fondasi ekonomi yang tidak hanya kuat secara kuantitatif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh elemen masyarakat Sumatera.