Tekan Penyelesaian Kasus Penipuan Emas Rp58,5 Miliar, SYF Desak Polri Gelar Sidang Etik Kombes Fahrurozi

Warga Negara (WN) Malaysia berinisial SYF melalui kuasa hukumnya mendesak Divisi Propam Polri untuk segera menggelar sidang etik terhadap Kombes Fahrurozi terkait kasus dugaan penipuan investasi tambang emas senilai Rp58,5 miliar. Permintaan tegas ini mengemuka menyusul lambatnya tindak lanjut administrasi padahal pemeriksaan etik oleh Propam dinyatakan sudah rampung dan surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan (SP2HP2) telah diterima pelapor.

Kuasa hukum SYF, Bagas Pangestu, mengungkapkan rasa heran atas stagnasi proses hukum internal tersebut. Ia mencatat bahwa berkas perkara sudah menunggu rekomendasi dari Divisi Hukum (Divkum) untuk penunjukan majelis kode etik, namun hingga saat ini belum ada agenda sidang yang terkonfirmasi. "Tentu dalam hal ini kami ingin melakukan *follow up* bagaimana tindak lanjutnya, khususnya terkait surat SP2HP2 yang Propam terkait agenda pelaksanaan sidang, dan tindak lanjut ya," ujar Bagas di hadapan wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu (11/11).

Stagnasi Proses Etik dan Penyidikan Pidana

Ketidakjelasan ini semakin kompleks karena di sisi lain, kasus pidana penipuan yang dilaporkan sejak Agustus 2026 juga mengalami kendala dalam penetapan status tersangkanya. Meskipun Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka untuk Kombes Fahrurozi. Bagas menegaskan, kliennya masih menunggu apakah tim penyidik menemukan temuan-temuan baru atau ada perkembangan signifikan lainnya. "Kami juga menunggu apa tindak lanjut yang dilakukan oleh tim penyidik ke depannya sampai penetapan tersangka," tambahnya. Keterlambatan ini dianggap menghambat kepastian hukum bagi korban investasi yang telah menunggu berbulan-bulan.

Rincian Kerugian dan Latar Belakang Laporan

Kasus ini bermula dari laporan yang didaftarkan dengan nomor LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI pada Agustus 2026. Kombes Fahrurozi, yang saat itu menjabat sebagai mantan Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dilaporkan atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 KUHP. Berikut adalah detail kerugian yang diklaim oleh pelapor:

• Investasi ditempatkan secara bertahap pada periode Mei hingga Oktober 2025 di sektor pertambangan emas di Sulawesi Utara.
• Total nilai modal yang ditempatkan mencapai Rp58,5 miliar.
• Pelapor hanya menerima pengembalian dana sebesar Rp4 miliar pada Februari 2026, sehingga masih terdapat selisih kerugian yang signifikan.

Dalam dinamika ini, perhatian publik tertuju pada komitmen institusi Polri dalam menangani pelanggaran yang melibatkan perwiranya sendiri. Transparansi dalam proses etik dan penyidikan pidana menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di tubuh institusi keamanan nasional tersebut.