Stok Beras 4,5 Juta Ton Amankan Nataru, Amran Bongkar Skema Mafia Pangan

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan beras nasional menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 berada dalam kondisi aman dengan stok mencapai 4,5 juta ton. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Rabu (11/11/2026), menegaskan bahwa Indonesia memiliki cadangan pangan yang kuat di tengah ketidakpastian pasar global. Amran menyebut angka tersebut merupakan estimasi stok tertinggi akhir tahun selama masa kemerdekaan Indonesia, memberikan keyakinan bahwa kebutuhan masyarakat selama periode libur akhir tahun dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Kesediaan stok ini menjadi fokus utama pemerintah mengingat dinamika internasional yang semakin kompleks. Amran mengungkapkan bahwa sebanyak 33 negara kini melakukan penahanan pasokan bahan baku beras untuk menjaga kebutuhan domestik masing-masing. Kondisi global ini menuntut Indonesia untuk memastikan cadangan pangan tetap tersedia guna menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Stok 4,5 juta ton ini menjadi benteng terakhir untuk menjamin aksesibilitas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan.

Distribusi Ilegal dan Penindakan Mafia Beras

Kendati stok nasional melimpah, harga beras di pasar sempat mengalami kenaikan signifikan. Amran mengidentifikasi adanya praktik pelanggaran dalam rantai distribusi yang mendistorsi harga pasar. Ia menyoroti kasus beras fortifikasi yang seharusnya dijual seharga Rp13 ribu per kilogram, namun ditemukan dipasarkan hingga Rp50 ribu per kilogram oleh pihak tertentu. Selain itu, terdeteksi pula praktik pembongkaran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang kemudian dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium dengan margin keuntungan tinggi. Praktik curang ini dinilai merugikan konsumen dan mengganggu mekanisme pasar yang sehat.

Kebijakan Stabilitas Harga dan Anggaran Pupuk

Sebagai respons atas praktik mafia beras tersebut, pemerintah telah menetapkan 13 tersangka dan terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan di balik distribusi beras ilegal ini. Penindakan tegas dilakukan untuk menjamin keadilan harga bagi masyarakat. Sekaligus, Amran menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan di sektor hulu. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang membahas kesiapan anggaran, mekanisme pembayaran, serta penyesuaian alokasi pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2026 dan 2027. Langkah ini bertujuan memastikan kelancaran produksi pertanian sekaligus menjaga stabilitas harga pangan jangka panjang.