Menteri PKP Undang Presiden Prabowo ke Akad Massal 71 Ribu Rumah Subsidi di Malang
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kebijakan ini didasari oleh tren transaksi rumah subsidi yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam tiga bulan terakhir.
- Ara, sapaan akrab Menteri PKP, mengaitkan peningkatan pesat ini dengan sinergi antara Kementerian PKP dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengoptimalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- Optimalisasi Data SLIK OJK Buka Akses Pendanaan Ada dua penyempurnaan utama dalam kebijakan OJK yang berdampak langsung pada kemudahan perolehan rumah subsidi.
Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), secara resmi mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri acara akad massal sebanyak 71 ribu unit rumah subsidi yang akan digelar di Malang, Jawa Timur, pada 17 Desember 2026. Penyerahan simbolis di Malang ini menjadi pusat dari distribusi puluhan ribu unit perumahan yang tersebar di berbagai titik di seluruh Indonesia, menandai langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Kebijakan ini didasari oleh tren transaksi rumah subsidi yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam tiga bulan terakhir. Ara, sapaan akrab Menteri PKP, mengaitkan peningkatan pesat ini dengan sinergi antara Kementerian PKP dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengoptimalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Penyempurnaan mekanisme SLIK tersebut dinilai membuka akses lebih luas bagi calon pembeli yang sebelumnya terhambat oleh masalah data kredit, sehingga alur persetujuan pembiayaan menjadi lebih cepat dan terstruktur.
Optimalisasi Data SLIK OJK Buka Akses Pendanaan
Ada dua penyempurnaan utama dalam kebijakan OJK yang berdampak langsung pada kemudahan perolehan rumah subsidi. Pertama, otoritas jasa keuangan mempercepat pelaporan data kredit atau pembiayaan yang telah lunas menjadi maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan, sehingga status debitur menjadi lebih mutakhir. Kedua, OJK menyesuaikan cakupan informasi dengan menerapkan ambang batas (threshold) rekam jejak tunggakan nominal di atas Rp1 juta secara kumulatif berdasarkan nomor identitas debitur. "Ibu Ketua OJK, terima kasih kebijakannya sudah kami rasakan, yaitu tiga bulan lalu mengeluarkan kebijakan untuk memberikan akses kepada calon pembeli rumah subsidi, melalui SLIK OJK yang sudah ditampilkan Rp1 juta ke atas," ujar Ara di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.
Rekor Baru Serapan Subsidi Lampaui Capaian 15 Tahun Sebelumnya
Politikus Partai Gerindra itu juga menyoroti rekam jejak program rumah subsidi yang telah berjalan selama kurang lebih 15 hingga 16 tahun sejak 2010. Capaian tertinggi serapan sebelum era Pemerintahan Prabowo Subianto terjadi pada 2023 dengan realisasi 228 ribu unit. Namun, pada era pemerintahan baru, angka tersebut berhasil dilampaui dengan mencetak rekor baru sebesar 278 ribu unit pada 2025. Ara menekankan bahwa dalam satu tahun menjabat bersama Menko Airlangga Hartarto, peningkatan sekitar 50 ribu unit dari rekor sebelumnya ini menjadi bukti akselerasi nyata dalam sektor perumahan nasional, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian yang terjangkau di tengah dinamika pasar properti yang terus berkembang.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemlu RI Jamin Pemulangan WNI di Militer Rusia, Verifikasi Kontrak Jadi Kunci

Guncangan Sosial Ekonomi: Ribuan Pekerja Spanyol Mogok Nasional, Krisis Perumahan Jadi Pemicu Utama

Surya Paloh Ingatkan Peran Strategis Partai Politik di HUT ke-15 NasDem: Berhenti Urusan Remeh-Temeh, Fokus Restorasi Indonesia
