Pramono Anung Menunggu Persetujuan DPR RI untuk Merapikan Tiang Monorel Senayan
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Pramono saat dijumpai di Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis (12/11/2026).
- Pramono meyakini bahwa penataan ulang struktur monorel akan memberikan dampak visual yang signifikan.
- "Saya yakin kalau itu kemudian bisa dirapikan, dibersihkan, DPR RI akan mempunyai wajah yang baik, di depan maupun di belakang yang akan lebih tertata rapi," ujar Pramono.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah menunggu surat persetujuan resmi dari DPR RI terkait rencana pembenahan tiang monorel yang berada di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Pramono saat dijumpai di Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis (12/11/2026). Ia menyatakan bahwa jika surat dari Sekjen DPR RI telah diperoleh, Pemprov DKI akan segera melakukan proses perapian kawasan tersebut dengan meniru standar estetika tata kota yang sudah diterapkan di kawasan Rasuna Said.
Pramono meyakini bahwa penataan ulang struktur monorel akan memberikan dampak visual yang signifikan. "Saya yakin kalau itu kemudian bisa dirapikan, dibersihkan, DPR RI akan mempunyai wajah yang baik, di depan maupun di belakang yang akan lebih tertata rapi," ujar Pramono. Bagi Pemprov DKI, proses ini merupakan bagian dari komitmen peningkatan estetika publik, di mana prinsip penataan kota dikedepankan menunggu adanya persetujuan legalitas dari pemilik kewenangan aset, dalam hal ini institusi legislatif.
Konteks Evaluasi Mensesneg dan Kewenangan Setneg
Isu keberadaan tiang monorel yang terbengkalai ini sebelumnya telah dipaparkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo menjelaskan bahwa kawasan Senayan secara administratif merupakan bagian dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya urung membongkar tiang monorel karena kewenangannya secara hukum berada di Setneg. "Kebetulan minggu yang lalu kami berkoordinasi memang betul dari sisi kawasan Senayan adalah bagian dari Kementerian Sekretariat Negara," kata Prasetyo.
- Setneg saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan tiang monorel di kawasan Senayan.
- Proses evaluasi ini dijadwalkan akan segera final setelah proyek pembongkaran monorel di Kuningan, Jakarta Selatan, rampung.
- Hasil evaluasi dari Kuningan akan menjadi tolok ukur untuk menentukan langkah lanjutan terhadap tiang monorel di area Senayan.
Prasetyo menambahkan bahwa meski proses koordinasi sedang berjalan, keputusan final untuk melakukan pembongkaran secara langsung di area Senayan belum diambil. "Tapi memang kita belum sampai kepada keputusan untuk melakukan pembongkaran terhadap tiang monorel di area kawasan Senayan. Nanti kami mohon waktu segera kami koordinasikan setelah proses di Kuningan selesai," tegasnya. Dengan demikian, kedua instansi, yakni Pemprov DKI dan Setneg/DPR, sama-sama menunggu kelanjutan dari hasil evaluasi teknis di Kuningan untuk memastikan proses penataan kota berjalan sesuai dengan asas legalitas dan efisiensi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Sinergi Pemkab dan Kadin Kulon Progo Genjot Ekonomi Lewat Optimalisasi YIA

KPK Dalami Pengelolaan Dana Operasional Ditjen Bea Cukai, Kerugian Negara Diprediksi Tembus Triliunan

Airlangga Kaku, Investor Fokus pada Prospek Ekonomi, Bukan Dinamika Politik Mundurnya Gibran
