KPK Dalami Pengelolaan Dana Operasional Ditjen Bea Cukai, Kerugian Negara Diprediksi Tembus Triliunan

Upaya pengungkapan praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memasuki fase krusial. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mendalami pengelolaan dana operasional pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) untuk menelusuri jejak kerugian negara yang diperkirakan mencapai nilai triliunan rupiah. Langkah ini dilakukan melalui pemeriksaan dua aparatur sipil negara (ASN) Bea Cukai berinisial AZR dan MWA sebagai saksi, guna mengembangkan perkara yang sebelumnya telah menjerat mantan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, Gatot Heroe Hernanda, dalam kasus suap terkait kelancaran proses importasi dan kepabeanan.

Dilansir dari pernyataan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, pemeriksaan terhadap kedua saksi dilakukan pada Kamis (12/11) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. "Kedua saksi hadir. Keduanya didalami oleh penyidik atas pengetahuannya terkait pengelolaan dana operasional pada Direktorat P2 Ditjen Bea Cukai," ujar Budi. Pendalaman ini merupakan bagian dari strategi penyidikan untuk memastikan apakah ada aliran dana yang tidak sesuai atau manipulasi sistem yang menguntungkan pihak tertentu dalam proses penindakan di sektor kepabeanan.

Jejak Kasus dari OTT hingga Penetapan Sembilan Tersangka

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Sejak saat itu, lembaga antirasuah tersebut secara bertahap memperluas jaringan penyidikan. Puncaknya, pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik). Hingga September 2026, total sembilan pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, mencakup pejabat tinggi Bea Cukai seperti Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal dan Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, serta pihak swasta pemilik Blueray Cargo, yaitu John Field dan manajernya, Dedy Kurniawan.

Serangkaian Penggeledahan di Kudus Semarang

Intensitas pemberantasan korupsi semakin meningkat pada akhir Oktober 2026. Setelah menerbitkan satu sprindik umum pada 28 Oktober 2026, tim penyidik KPK langsung melakukan penggeledahan serentak di Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah. Sehari kemudian, penggeledahan diperluas ke enam perusahaan terafiliasi PT Djarum. Lanjutan operasi penggeledahan dilakukan pada 30 Oktober 2026 di Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah serta Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Semarang. Serangkaian tindakan forensik ini bertujuan untuk mengidentifikasi bukti kerugian negara di sektor cukai sekaligus menguji dugaan pemberian uang oleh pihak PT Djarum kepada oknum di Bea Cukai yang telah menjadi fokus investigasi lembaga antirasuah tersebut.