Polri Dalami Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah resmi membuka jalur penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana makar yang berkaitan erat dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Pengumuman krusial ini disampaikan Suyudi saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (12/11). Langkah strategis ini menandai eskalasi serius dari sekadar penanganan pidana umum menjadi investigasi pidana terhadap ancaman keamanan negara yang melibatkan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya.

Dalam penyampaian resminya, Suyudi menegaskan bahwa Polri tidak hanya berfokus pada aspek teknis kejahatan siber. "Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," tegasnya. Penyelidikan ini dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah, di mana sejauh ini belum dapat disimpulkan secara final tanpa pembuktian terpisah yang mendalam.

Fokus Penyelidikan: Menelusuri Perintah dan Motif Di Balik Aksi Ilegal

Untuk mengupas tuntas dugaan makar tersebut, tim penyidik Polri memusatkan usaha pada penelusuran rantai perintah dan tujuan di balik aksi penyadapan. "Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," ujar Suyudi. Keterlibatan pejabat tinggi di bawah Listyo menjadi sorotan utama, mengingat potensi adanya koordinasi terstruktur dalam pengumpulan data intelijen yang disalahgunakan. Penyelidikan ini krusial untuk memetakan apakah tindakan penyadapan tersebut berdiri sendiri sebagai kejahatan siber atau merupakan bagian dari skema lebih besar yang mengancam stabilitas konstitusi negara.

Komisi III DPR Janji Kawal Kasus Hingga Tuntas

Langkah Polri ini sejalan dengan komitmen pengawasan legislatif yang diinisiasi oleh Komisi III DPR. Ketua Komisi III, Habiburokhman, menegaskan bahwa rapat kerja tersebut bertujuan untuk membongkar dalang sekaligus motif di balik penyadapan ilegal. "Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," tegas politikus Partai Gerindra tersebut. Pengawalan ketat ini didukung oleh kehadiran pejabat utama Polri, termasuk Inspektur Pengawasan Umum Komjen Asep Edi Suheri, Kepala Bareskrim Irjen Pol Asep Safrudin, dan Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Susatyo Purnomo, yang memastikan integritas proses hukum berjalan transparan. Hingga berita ini diturunkan, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka terkait kasus penyadapan tersebut, dan proses hukum terhadap dugaan makar akan berjalan paralel secara independen.