Pemerintah Gaspol Audit 554 Ribu Hektare Sawah: Zulkifli Hasan Bentuk Tim Lintas Kementeri

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan membentuk tim khusus lintas kementerian untuk menelusuri indikasi alih fungsi lahan sawah seluas 554.615 hektare. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan nasional, mengingat konversi lahan produktif menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan. Keputusan krusial tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta pada Rabu (11/11). Tim ini bertugas mengaudit status perizinan, kondisi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) saat konversi terjadi, hingga spesifikasi jenis lahan sawah yang terdampak.

Temuan dari tim lintas kementerian dan lembaga ini akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menentukan langkah penanganan. Implikasi dari audit tersebut mencakup potensi penindakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewajiban penggantian lahan bagi pihak yang terbukti melakukan alih fungsi. Penelusuran ini bertujuan memastikan bahwa perlindungan lahan pertanian berjalan efektif, sekaligus memitigasi risiko penurunan kapasitas produksi pangan nasional yang dapat menggerus stok dan harga komoditas strategis di masa depan.

Lonjakan Penetapan LP2B Jadi Penguat Kebijakan Tata Ruang

Di tengah penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pemerintah mencatat progres signifikan dalam penguatan regulasi perlindungan sawah. Hingga 21 Oktober 2026, usulan penetapan LP2B untuk sawah nasional telah mencapai 6.463.007 hektare, atau setara dengan 87,97 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 7.346.470 hektare. Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah yang semakin meningkat; dari 509 kabupaten/kota, sebanyak 486 daerah atau 95,67 persen telah memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen dari luas LBS masing-masing.

Meski demikian, disparitas antardaerah masih menjadi tantangan utama. Tiga provinsi tercatat belum memenuhi ambang batas minimum, yaitu Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten (84,73 persen), dan Papua (78,02 persen). Angka ini merupakan kemajuan signifikan dibandingkan awal September 2026, saat masih tujuh provinsi tertinggal. Melalui koordinasi intensif pusat-daerah, jumlah tersebut berhasil menyusut menjadi tiga, menunjukkan bahwa sinkronisasi peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) mulai membuahkan hasil.

Zulkifli Hasan Tekankan Kemandirian Pangan dan Integrasi RDTR

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah produktif adalah pilar utama strategi kemandirian pangan. "Kalau lahan sawah produktif terus beralih fungsi, kapasitas produksi pangan kita akan terancam. Karena itu, lahan pertanian harus dilindungi dan kebijakan tata ruang harus berpihak pada keberlanjutan produksi pangan," tegas Zulkifli Hasan. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi integrasi perlindungan lahan ke dalam dokumen perencanaan strategis nasional.

Untuk menjamin eksekusi di lapangan, pemerintah mendorong percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) LP2B serta integrasinya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama pemerintah daerah akan melanjutkan sinkronisasi peta LSD, termasuk penyelesaian kesepakatan teknis di 17 provinsi. Langkah komprehensif ini memastikan bahwa perlindungan lahan sawah tidak hanya berhenti di tataran normatif, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang secara nasional.