Pemberantasan Narkoba Harus Menembus Hulu-Hilir: DPR Soroti Modus Sabotase Vape dan Minuman Energi
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi , menegaskan bahwa pemberantasan narkotika di Indonesia tidak dapat lagi bergantung pada pendekatan parsial.
- Ia mengingatkan bahwa kejahatan narkotika bersifat dinamis dan adaptif, sehingga penanganan harus menyeluruh dari hulu hingga hilir untuk membongkar jaringan pemasok dan distribusi yang terorganisir.
- Pernyataan ini muncul di tengah maraknya penemuan zat terlarang yang disamarkan dalam produk konsumsi umum, menandakan eskalasi modus operandi para sindikat narkoba lintas provinsi dan internasional.
Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, menegaskan bahwa pemberantasan narkotika di Indonesia tidak dapat lagi bergantung pada pendekatan parsial. Ia mengingatkan bahwa kejahatan narkotika bersifat dinamis dan adaptif, sehingga penanganan harus menyeluruh dari hulu hingga hilir untuk membongkar jaringan pemasok dan distribusi yang terorganisir. Pernyataan ini muncul di tengah maraknya penemuan zat terlarang yang disamarkan dalam produk konsumsi umum, menandakan eskalasi modus operandi para sindikat narkoba lintas provinsi dan internasional.
Habib menggambarkan kejahatan narkotika sebagai entitas yang terus beradaptasi. "Kejahatan narkotika tidak pernah diam. Ia belajar, ia menyamar, ia berpindah wadah," ujarnya. Ia meluruskan persepsi bahwa rokok elektronik atau vape bukan satu-satunya media yang dieksploitasi. BNN telah mengungkap bahwa narkotika dapat dikemas dalam berbagai wadah, dari platform daring hingga pabrik rumahan, sehingga pengawasan harus mencakup seluruh spektrum jalur peredaran.
Evolusi Modus: Dari Kemasan Minuman Energi hingga Jaringan Lintas Negara
Salah satu bukti kuatnya adaptasi sindikat narkotika adalah pengungkapan pada 6 Januari 2026, ketika BNN bersama Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Imigrasi membongkar jaringan internasional yang menyamarkan narkotika dalam kemasan minuman energi. Peristiwa ini menegaskan bahwa kasus penyalahgunaan vape hanyalah satu sisi dari mata rantai kejahatan yang mencakup produksi, pengemasan, penyelundupan, hingga distribusi. Oleh karena itu, Habib menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga, mencakup BNN, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, BPOM, dan Kementerian Kesehatan, untuk menutup celah pengawasan di bandara, pelabuhan, gudang, serta toko fisik dan daring.
Peran Sekber BNN: Menelusuri Rantai Pasokan dan Perkuat Edukasi Generasi Muda
Merespons himbauan tersebut, Sekretaris Utama BNN, Inspektur Jenderal Polisi Asep Saepudin, menyatakan bahwa penanganan tidak boleh berhenti pada penyitaan produk. Aparat keamanan dituntut menelusuri sumber pasokan, pola distribusi, dan pihak yang memperoleh keuntungan finansial dari jaringan tersebut. Selain penegakan hukum yang proporsional, Asep juga menggarisbawahi urgensi penguatan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda melalui lingkungan keluarga dan komunitas pengguna vape. Habib menutup dengan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak diukur dari kerasnya larangan, melainkan dari efektivitas negara dalam melindungi masyarakat dan menghadirkan kemaslahatan nyata melalui kepastian hukum.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Tonggak Sejarah Iklim: Indonesia dan Norwegia Sepakati Kontrak Perdagangan Karbon Pertama di COP31

Kolaborasi Strategis dan Ekosistem Digital: Strategi Pemerintah Percepat Pertumbuhan Startup Indonesia

Gubernur Sumut Targetkan Pengesahan Perda Larangan Vape Akhir November 2026
