Gubernur Sumut Targetkan Pengesahan Perda Larangan Vape Akhir November 2026

Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menetapkan target bahwa Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan penggunaan rokok elektrik atau vape akan disahkan sebelum akhir November 2026. Kebijakan ini menjadikan Sumut potensi menjadi wilayah pertama di Indonesia yang secara tegas melarang peredaran dan penjualan vape melalui legislasi daerah. Langkah tegas ini diambil untuk mengefektifkan pencegahan penyalahgunaan zat adiktif di wilayah provinsi tersebut.

Pengesahan aturan ini merupakan hasil dari revisi Perda Provinsi Sumut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Bobby menjelaskan, apabila rancangan ini disahkan, maka larangan tersebut akan berlaku bagi seluruh masyarakat. "Jadi, begitu perda ini disahkan, tidak boleh lagi menggunakan dan menjual vape di seluruh wilayah Sumut," tegas Bobby saat menyampaikan keterangan di Medan. Ia menambahkan bahwa upaya ini merupakan langkah pionir di tingkat nasional dalam menangani masalah kesehatan terkait rokok elektrik.

Pengajuan Instruksi Pelarangan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat

Sebelum masuk tahap finalisasi perda, Pemprov Sumut telah lebih dulu menerapkan larangan bagi aparatur sipil negara (ASN), non-ASN, hingga pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan transisional ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumut Nomor:188.54/3/INST/2026 yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara sejak 3 Juni 2026. Bobby menyatakan bahwa cakupan larangan dalam raperda akan diperluas secara signifikan, mencakup tidak hanya penggunaan tetapi juga distribusi dan penjualan produk vape beserta bahan terkaitnya.

Revisi Regulasi dan Ketersediaan Fasilitasi KUR bagi Pedagang Terdampak

Anggota DPRD Sumut, Aripay Tambunan, mengonfirmasi bahwa rancangan perda ini menjadi prioritas pembahasan setelah usulan dari gubernur disampaikan satu bulan sebelumnya. "Mudah-mudahan sebelum 30 November 2026, raperda ini segera disahkan," ujar Aripay, menekankan urgensi regulasi dalam menyesuaikan dengan perkembangan narkotika saat ini. Dalam hal dampak ekonomi, pemerintah tidak mengabaikan nasib pedagang vape; Pemprov Sumut menyiapkan solusi berupa fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Sumut untuk membantu mereka beralih ke usaha lain. Hingga saat ini, mekanisme penanggung jawab bunga KUR tersebut masih dalam tahap perhitungan oleh Pemprov, apakah akan ditanggung sepenuhnya atau hanya sebagian dari beban pedagang.