Norwegia Salurkan 100 Juta Dolar AS, Penghargaan atas Deforestasi RI Terbawah dalam Sejarah
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Di tengah Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki, Indonesia menerima pengakuan internasional yang signifikan berupa pendanaan sebesar 100 juta dolar AS dari Norwegia.
- Dana ini merupakan hasil dari mekanisme Result Based Contribution (RBC) ke-5, yang diberikan sebagai imbal hasil atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi karbon dari deforestasi selama periode 2021-2023.
- Peresmian transfer dana tersebut dilakukan di Paviliun Indonesia pada Kamis (12/11), menandai tonggak penting dalam kerja sama bilateral untuk penyelamatan lingkungan global.
Di tengah Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki, Indonesia menerima pengakuan internasional yang signifikan berupa pendanaan sebesar 100 juta dolar AS dari Norwegia. Dana ini merupakan hasil dari mekanisme Result Based Contribution (RBC) ke-5, yang diberikan sebagai imbal hasil atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi karbon dari deforestasi selama periode 2021-2023. Peresmian transfer dana tersebut dilakukan di Paviliun Indonesia pada Kamis (12/11), menandai tonggak penting dalam kerja sama bilateral untuk penyelamatan lingkungan global.
Menurut Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, pencairan dana ini bukan sekadar transaksi finansial, melainkan simbol kepercayaan dan dukungan internasional terhadap upaya konkret Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim. Secara kumulatif, Norwegia telah menyalurkan total dana hingga 216 juta dolar AS untuk mengakui pengurangan emisi terverifikasi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forest and Other Land Use/FOLU).
Pengakuan atas Deforestasi Terendah dalam Sejarah RI
Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Sigrun Aasland, memuji pencapaian Indonesia karena angka deforestasi pada periode 2021-2023 tercatat sebagai yang terendah dalam sejarah negara ini. Aasland menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan buah dari kebijakan yang ambisius, kepemimpinan yang kuat, serta komitmen berkelanjutan dari pemerintah Indonesia. Ia menekankan bahwa insentif berbasis hasil sangat krusial karena memberikan motivasi bagi para pemangku kepentingan untuk terus menjaga hutan, terlebih saat perlindungan lingkungan terbukti membuahkan hasil ekonomi dan ekologis.
Peran Masyarakat Adat dan Masa Depan Konservasi Hutan
Pencairan dana ini diharapkan tidak hanya memperkuat komitmen Indonesia menjadikan hutan dan lahan sebagai penyerap karbon bersih, tetapi juga memberikan ruang bagi pelibatan masyarakat adat. Sigrun Aasland secara khusus memuji upaya Indonesia dalam memperkuat posisi masyarakat adat sebagai penjaga hutan, termasuk rencana pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun ke depan. Langkah strategis ini dinilai akan memperkuat hak-hak masyarakat adat dalam mendukung konservasi dan aksi iklim secara berkelanjutan. Hashim Djojohadikusumo menambahkan bahwa hutan merupakan warisan berharga yang harus dilindungi untuk generasi mendatang, menjadikannya prioritas utama dalam agenda lingkungan Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemenpar Perkuat Transparansi Lewat Platform 'Halo Wonderful' dan Predikat Informatif

bank bjb Raih Liputan6 Good Impact Award 2026 atas Dampak Nyata Program UMKM

OJK Bocorkan Gelombang Baru Merger BPR di Jabodebek untuk Tegakkan Single Presence Policy
