MK Diminta Batasi Pengecualian Pembakaran Lahan: Jangan Jadikan Dalih Kebakaran Hutan

Dua kelompok masyarakat adat resmi mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (11/11/2026) terkait ketiadaan batasan subjek dalam pengecualian larangan pembakaran lahan. Permohonan ini menyasar Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Para pemohon, yaitu Putes Lekas dari Masyarakat Adat Dayak Taboyan di Barito Utara dan Era Purnama Dewi dari Kabupaten Kampar, meminta MK memberikan pemaknaan konstitusional yang tegas: pengecualian larangan membakar lahan hanya boleh berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun menjalankan praktik tersebut berdasarkan kearifan lokal, bukan secara umum bagi 'masyarakat' tanpa definisi spesifik.

Rumusan norma saat ini dinilai terlalu kabur karena hanya menyebutkan pengecualian diberikan kepada "masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal" tanpa membatasi subjek secara jelas. Kekaburan ini, menurut para pemohon, membuka celah hukum yang berbahaya bagi ekosistem hutan dan lahan nasional. Jika tidak dibatasi, dalih kearifan lokal dapat digunakan oleh pihak-pihak di luar masyarakat adat untuk membakar lahan secara liar.

Keluarnya Celah Hukum di Balik Definisi 'Masyarakat'

A. Fahrur Rozi dari VST and Partners, kuasa hukum para pemohon, menjelaskan bahwa ketidakjelasan subjek "masyarakat" dalam undang-undang tersebut telah menciptakan disonansi hukum. Rozi menegaskan bahwa istilah "masyarakat" di sini sering disalahartikan, sehingga pihak-pihak non-adat, termasuk penyiap lahan untuk kepentingan skala besar, turut memanfaatkan dalih kearifan lokal. Padahal, menurut Rozi, masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan tradisional yang sangat berbeda dengan praktik pembakaran oleh kelompok lain.

• Masyarakat adat tidak membuat sekat bakar secara acak.
• Mereka tunduk pada kalender adat untuk waktu pembukaan lahan.
• Pemilik lahan adat tidak melakukan pembakaran liar yang meluas.

"Kelompok non-masyarakat adat ini tidak memiliki sistem pengetahuan tradisional, tidak membuat sekat bakar, dan tidak tunduk pada kalender adat. Pembakaran liar inilah yang kemudian meluas menjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," ujar Rozi dalam keterangannya.

Perlindungan Praktik Tradisional dan Dampak Langsung bagi Komunitas

Rozi menambahkan bahwa masyarakat Dayak Taboyan masih menjalankan praktik berladang gilir balik dengan metode tebas-bakar sebagai bagian dari sistem pertanian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik ini tidak dilakukan secara sembarangan; pembukaan lahan mengikuti kalender musim, dilakukan secara kolektif, didahului pemberitahuan kepada pemilik ladang di sekitarnya, serta dilengkapi pembuatan sekat bakar untuk mengendalikan penyebaran api.

Putes Lekas, peladang tradisional Suku Dayak Taboyan di Kalimantan Tengah, menekankan bahwa perladangan gilir balik dengan tebas-bakar yang dijalankan komunitasnya secara turun-temurun tidak pernah menjadi sumber karhutla karena terikat aturan adat yang ketat dan ritual lokal. Dampak dari penyamarataan norma saat ini jelas dirasakan langsung oleh kedua pemohon, yang merasa praktik adat mereka tercampur aduk dengan praktik pembakaran liar yang destruktif, sehingga menuntut perlindungan hukum yang lebih presisi dari MK.