Maladewa Tegas Nafaskan Larangan Paspor Israel Tanpa Syarat, Muizzu: Genosida Tak Boleh Dinormalisasi

Presiden Maladewa Mohamed Muizzu mengumumkan pergeseran signifikan dalam kebijakan luar negaranya dengan memastikan larangan masuk bagi pemegang paspor Israel menjadi permanen dan tanpa syarat. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, Muizzu menyatakan bahwa rancangan undang-undang imigrasi terbaru akan menghapus klausul sementara yang sebelumnya mengaitkan larangan tersebut dengan berakhirnya konflik atau genosida di Gaza. Keputusan ini menegaskan sikap tegas negara kepulauan di Samudra Hindia tersebut dalam menolak normalisasi hubungan dengan Israel, terlepas dari dinamika politik global yang berkembang.

Langkah ini merupakan eskalasi dari kebijakan yang telah diterapkan pada April 2025. Ketika itu, Muizzu meratifikasi perubahan Undang-Undang Imigrasi yang melarang warga negara Israel masuk ke wilayah Maladewa sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan penolakan terhadap agresi militer di Gaza. Namun, rancangan undang-undang baru ini mengunci larangan tersebut secara mutlak, memastikan bahwa pembatasan berlaku selamanya tanpa bergantung pada kondisi di lapangan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen jangka panjang pemerintah Maladewa dalam mendukung hak-hak Palestina di berbagai forum internasional.

Penolakan Tegas Terhadap Normalisasi Hubungan

Muizzu secara eksplisit menyebut tindakan Israel terhadap rakyat Palestina sebagai genosida, sebuah terminologi yang jarang digunakan secara terbuka oleh banyak kepala negara di panggung resmi. Menurutnya, mengizinkan pemegang paspor Israel untuk masuk ke Maladewa adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh negaranya. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah konsisten mempertahankan posisi ini tidak hanya melalui pernyataan diplomatik, tetapi juga melalui jalur hukum yang terstruktur dalam legislasi domestik.

Rancangan undang-undang imigrasi yang diusulkan ini disusun khusus untuk merefleksikan posisi pemerintah terkait isu Palestina secara permanen. Hal ini sejalan dengan dukungan luas Maladewa terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka, yang berdasarkan resolusi PBB, memiliki perbatasan sebelum tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Dengan menjadikan larangan ini permanen, Maladewa menegaskan bahwa solidaritas terhadap Palestina bukan sekadar respons reaktif terhadap peristiwa terkini, melainkan prinsip fundamental dalam hubungan luar negeri mereka.