Lahan Parkir Padel Kemang Longsor, UP PMPTSP DKI Pastikan Izin PBG Belum Terbit

Insiden longsor yang menimbun empat sepeda motor dan berdampak pada lima rumah di Kemang Selatan, Jakarta Selatan, mengungkap celah regulasi serius: lahan parkir lapangan padel yang terdampak dipastikan belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Jakarta Selatan, Mario Wibowo, menegaskan bahwa berdasarkan penelusuran data administrasi, izin yang telah diterbitkan hanya mencakup bangunan utama lapangan padel, sementara area fasilitas parkir yang mengalami pergeseran tanah tersebut tidak tercatat dalam dokumen perizinan aktif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta sebelumnya melaporkan bahwa longsor terjadi pada Selasa (10/11) pukul 14.10 WIB, dipicu oleh hujan deras yang memicu pergerakan tanah. Dampaknya cukup serius bagi lingkungan sekitar, dengan lima rumah yang dihuni total 45 jiwa terdampak, meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Hingga hari Rabu (11/11), petugas masih menggunakan alat berat untuk membersihkan material tanah longsor di lokasi kejadian di Jalan Kemang Selatan XII, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan.

Separasi Perizinan Bangunan dan Usaha Dikritisi

Mario Wibowo menjelaskan bahwa dalam ketentuan peraturan daerah, perizinan kegiatan usaha dan pemenuhan persyaratan bangunan gedung adalah dua aspek berbeda yang harus dipenuhi secara terpisah. Temuan ini menjadi preseden penting karena menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas pendukung seperti lahan parkir tidak otomatis terlindungi oleh izin bangunan utama. Sebagai tindak lanjut, UP PMPTSP Jakarta Selatan akan menyampaikan pemberitahuan resmi sekaligus mengimbau pengelola lapangan padel untuk segera memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku. Mario berharap agar konfirmasi pengajuan dokumen perizinan tersebut dapat dilakukan oleh pengelola pada pekan depan, guna menutup celah legalitas yang ada.

Warga Tuntut Analisis Pidana dan Keselamatan Struktural

Selain mengejar kepatuhan administratif, Pemerintah Kota Jakarta Selatan memprioritaskan pembenahan lokasi terdampak, khususnya memastikan keselamatan struktur rumah milik warga. Koordinasi dilakukan dengan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta Selatan untuk melakukan pengawasan teknis dan potensi penerapan sanksi administratif. Di sisi lain, warga setempat, Edy, menyuarakan kekhawatiran yang lebih dalam dengan meminta pemerintah tidak hanya memeriksa perizinan, tetapi juga menganalisis adanya unsur kesalahan secara pidana terkait keamanan pembangunan tersebut. "Kami bersinergi dengan pemerintah, bagaimana aturan sistemnya, perizinannya harus dianalisis. Kedua, secara keamanan, apakah ada unsur kesalahan secara pidana," tegas Edy, menegaskan urgensi akuntabilitas penuh terhadap pembangunan yang berisiko bagi keselamatan publik.