KONI NTB Alokasi Rp60 Miliar untuk Persiapan PON 2028: Fokus Penataan Indoor dan Dukungan Pusat

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat secara tegas mengukuhkan kesiapan finansial dan infrastruktur sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028. Mohan Roliskana, Ketua KONI NTB sekaligus Wali Kota Mataram, memastikan bahwa sebesar Rp60 miliar telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni untuk membiayai berbagai aspek krusial penyelenggaraan, mulai dari penataan arena hingga pemusatan latihan. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen daerah untuk menghadirkan event olahraga nasional tertinggi dengan standar teknis yang ketat, sekaligus menjawab keraguan publik mengenai kesiapan logistik menjelang pelaksanaan event empat tahunan tersebut.

Dalam rinciannya, struktur pendanaan tersebut dikompartemenisasi menjadi dua bagian utama: Rp7 miliar dari APBD Perubahan 2026 yang khusus dialokasikan untuk kegiatan pendahuluan, serta alokasi khusus sebesar Rp5 miliar untuk pelaksanaan pemusatan latihan daerah (Pelatda). Mohan meluruskan miskonsepsi sebelumnya yang menyebut besaran dana perubahan mencapai Rp15 miliar, menegaskan bahwa angka yang sah adalah Rp7 miliar sesuai ketentuan administrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Saat ini, seluruh proses penyusunan dan pembahasan anggaran tersebut masih berlangsung sebelum dapat dieksekusi, dengan prioritas utama penanganan kegiatan mendesak seperti konvensi yang dijadwalkan berlangsung pada 22–27 November mendatang karena tenggat waktu yang semakin sempit.

Strategi Fiskal dan Ketergantungan pada Dukungan Pusat

Di tengah besarnya kebutuhan anggaran untuk event berskala nasional, pemerintah daerah NTB mengambil posisi strategis dengan tetap membuka pintu bagi intervensi dan subsidi dari pemerintah pusat. Mohan mengungkapkan optimisme tinggi bahwa negara akan memberikan dukungan finansial signifikan, mengingat PON merupakan agenda olahraga nasional yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Komunikasi formal terkait kemungkinan bantuan ini akan dilakukan melalui gubernur yang menjabat sebagai Ketua Panitia Besar PON. Meskipun demikian, prinsip dasar penganggaran tetap berpijak pada kemampuan fiskal daerah, di mana KONI NTB telah menyusun gambaran awal pembiayaan untuk pelatihan selama satu tahun ke depan secara proporsional.

Prioritas Arena Indoor dan Penataan Infrastruktur Teknis

Dari sisi teknis, diskusi tentang pengurangan cabang olahraga di NTB ternyata bergeser dari jumlah 'cabor' menjadi fokus penataan infrastruktur yang lebih mendasar. Mohan menjelaskan bahwa skenario pembiayaan arena masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah provinsi dan Panitia Besar PON, termasuk potensi pembagian biaya dengan pemerintah kabupaten/kota pengguna fasilitas. Strategi efisiensi biaya diterapkan dengan mengutamakan penggunaan arena dalam ruangan (indoor) yang dinilai sudah relatif siap dan minim biaya tambahan. Sebaliknya, arena luar ruangan (outdoor), khususnya untuk cabang atletik, diakui membutuhkan pemenuhan standar teknis yang kompleks. Sebagai langkah mitigasi risiko, pembukaan opsi pengalihan beberapa pertandingan ke Jakarta atau daerah lain yang infrastruktur lebih memadai telah disiapkan berdasarkan hasil penilaian tim delegasi teknis, memastikan kualitas kompetisi tetap terjaga sesuai standar nasional.