Komnas HAM Tuntut Polri Usut Dugaan Kekerasan & Pengepungan Kampus UGM di Yogyakarta

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan penggunaan kekuatan berlebih dan tindakan represif aparat dalam pengamanan aksi unjuk rasa di Yogyakarta pada 10 November 2026. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa lembaganya memberikan atensi serius terhadap insiden tersebut setelah menerima laporan awal yang menunjukkan adanya pelanggaran HAM selama proses pengamanan massa. Permintaan ini disampaikan secara tegas di Jakarta pada Kamis, sebagai respons atas eskalasi kekerasan yang terjadi di jalan Malioboro dan sekitarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, Komnas HAM mencatat 154 orang ditangkap dalam kejadian tersebut, yang mengejutkan karena di antaranya terdapat 12 orang anak di bawah umur. Selain penangkapan massal, lembaga pemantau HAM ini juga menerima informasi krusial mengenai pengepungan kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) oleh aparat pada malam hari 10 November hingga dini hari. Tindakan tersebut dinilai mengganggu prinsip kebebasan akademik serta menghambat hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai.

Kronologi Aksi dan Respons Represif Aparat

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menguraikan bahwa aksi diawali secara damai di berbagai titik strategis, seperti Kantor Gubernur, DPRD DIY, dan Titik Nol Kilometer, yang berlanjut hingga Tugu Yogyakarta. Namun, situasi berubah menjadi anarkis sekitar pukul 20.07 WIB ketika sekelompok identitas tidak diketahui melempar batu, petasan, dan bom molotov ke arah petugas. Sebagai balasan, aparat gabungan menembakkan gas air mata dan mendorong massa ke arah utara hingga masuk ke kawasan bundaran UGM. Komnas HAM mengingatkan bahwa meskipun massa melakukan provokasi, penggunaan kekuatan oleh aparat harus tetap proporsional dan mengacu pada Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yang mewajibkan implementasi prinsip-prinsip HAM dalam tugas kepolisian.

Implikasi Hukum dan Tuntutan Pembebasan Sekitar 154 Tahanan

Untuk menguji legalitas tindakan aparat tersebut, Komnas HAM meminta Kapolri dan Panglima TNI memastikan seluruh proses berjalan secara profesional dan akuntabel dengan menjaga supremasi sipil. Lembaga tersebut secara spesifik meminta usutan mendalam terhadap oknum yang terbukti masuk ke area kampus serta penggunaan amunisi gas air mata yang berlebihan. Selain investigasi hukum, Komnas HAM menuntut agar keadilan segera dipulihkan melalui beberapa langkah konkret:

• Pembebasan seluruh peserta aksi yang dinyatakan bersalah karena melakukan kekerasan secara damai.
• Pemberian pendampingan dan bantuan hukum secara komprehensif bagi para tahanan, khususnya anak-anak.
• Laporan evaluasi menyeluruh mengenai pola operasional dan strategis saat menghadapi demonstrasi.

Seluruh langkah ini menjadi standar mutlak bagi negara demokratis dalam menyeimbangkan hak berserikat dan berdemo dengan ketertiban umum.