Kemenkeu Tegaskan APBN dan APBD Satu Kesatuan Meski TKD 2026 Dipangkas Jadi Rp720 Triliun
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Sementara itu, untuk APBN 2027, estimasi alokasi TKD telah ditetapkan sebesar Rp735 triliun .
- Nufransa Wira Sakti , Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, meluruskan persepsi bahwa pengurangan nominal transfer kas ke daerah sama dengan berkurangnya manfaat bagi masyarakat.
- Ia menegaskan bahwa sumber daya fiskal pemerintah pusat tidak hanya dibelanjakan melalui mekanisme APBD, tetapi juga melalui program nasional yang dieksekusi langsung di wilayah lokal.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan, di tengah kekhawatiran publik terkait penurunan nominal Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026. Berdasarkan data resmi yang dirilis, alokasi TKD mengalami fluktuasi signifikan: dari Rp857,6 triliun pada 2024 dan Rp919,9 triliun pada 2025, angka tersebut turun menjadi Rp693 triliun sebelum disesuaikan kembali menjadi Rp720 triliun untuk mengakomodasi kebutuhan daerah. Sementara itu, untuk APBN 2027, estimasi alokasi TKD telah ditetapkan sebesar Rp735 triliun.
Nufransa Wira Sakti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, meluruskan persepsi bahwa pengurangan nominal transfer kas ke daerah sama dengan berkurangnya manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa sumber daya fiskal pemerintah pusat tidak hanya dibelanjakan melalui mekanisme APBD, tetapi juga melalui program nasional yang dieksekusi langsung di wilayah lokal. "Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya tidak hanya transfer ke daerah... tapi juga ada oleh APBN. Nah, itulah yang menjadi situasi sekarang, sehingga nanti setelah itu oleh masyarakat bisa menjadi satu kesatuan," ujar Nufransa dalam acara Senator Menyapa episode kedua bertema 'Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal' yang digelar pada Kamis, 12 November 2026.
Satu Kesatuan Fiskal: Dari DBH hingga Program Makan Bergizi Gratis
Nufransa meminta agar evaluasi kebijakan tidak lagi terfokus semata-mata pada angka nominal yang ditransfer, melainkan pada total alokasi belanja yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga. Di luar skema transfer APBD, pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk berbagai program yang manfaat ekonominya dinikmati langsung oleh masyarakat di daerah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyaluran bantuan sosial. Program-program ini, meski dananya dikelola pusat, tetap menjadi bagian integral dari ekosistem pembangunan daerah. Dalam konteks Senator Menyapa, instrumen TKD yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, dikritisi terkait kecukupan dana serta keadilan distribusinya oleh para senator. Hal ini sejalan dengan pandangan Wakil Kepala BPS yang menyatakan bahwa akselerasi ekonomi daerah merupakan kunci agar Indonesia menjadi negara maju.
Respons Senator dan Isu Keadilan Distribusi Fiskal
Isu ini turut menjadi perhatian tajam dari jajaran Komite IV DPD RI. Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi dan Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung Darmansyah Husein turut hadir dalam diskusi tersebut untuk membedah tantangan kepastian penyaluran dan mutu belanja daerah. Nufransa menjelaskan bahwa secara bertahap, Kemenkeu melihat APBD sebagai satu kesatuan dengan APBN karena banyak alokasi pusat yang langsung bersentuhan dengan wilayah lokal. "Secara bertahap kita merasa bahwa APBD itu adalah satu kesatuan karena di situ banyak juga alokasi dari pemerintah pusat yang langsung belanja di daerah, yang kemudian manfaatnya itu adalah yang paling penting adalah dinikmati oleh masyarakat," tegasnya. Penjelasan ini menjadi dasar argumentasi resmi pemerintah dalam mempertahankan postur fiskal 2026-2027, di mana optimasi belanja negara tidak dipisahkan dari kemandanaan pembangunan di tingkat daerah, yang selaras dengan komitmen kebijakan berbasis bukti dalam pengelolaan anggaran.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Antisipasi Siklon: BNPB Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Sumut dan Aceh untuk Cegah Banjir

IHSG Koreksi 0,44% di Awal Pekan, 10 Saham Ini Jadi Magnet Aksi Beli Asing

Dari Mitigasi Bencana hingga Koperasi Pesantren: Lima Agenda Strategis Nasional di Bawah Komando Kristomei dan Muhaimin
