Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran Sesuai Putusan Kasasi MA

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang sebelumnya diterbitkan untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ini ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026, yang secara eksplisit membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 terbitan 6 Agustus 2019. Pembatalan ini merupakan implementasi langsung dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menghukum negara untuk menarik dokumen tersebut karena dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

Pencabutan dokumen tersebut mendapat konfirmasi langsung dari Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Saat dihubungi melalui pesan singkat pada Kamis (12/11), Yusril membenarkan kebenaran informasi tersebut dengan tegas. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mematuhi hukum dan mengoreksi status administratif pendidikan wakil presiden sesuai dengan vonis pengadilan tingkat tertinggi di Indonesia.

Implikasi Hukum Keputusan Nomor 206 Tahun 2026

Substansi keputusan ini memuat dua poin krusial yang menyatakan kekalan hukum dokumen lama. Dalam diktum kesatu, Kemendikdasmen secara resmi mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Sementara itu, diktum kedua menegaskan bahwa kementerian tersebut telah menarik dokumen dari semua pihak yang memiliki salinan, serta menyatakan dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes. Penegasan asas erga omnes ini penting karena memastikan bahwa secara hukum, surat itu dianggap tidak pernah ada atau tidak berlaku secara universal bagi siapa pun yang pernah menjadikannya sebagai referensi keabsatan ijazah.

Kronologi Putusan Kasasi dan Penggugat M Subhanitu

Langkah administratif ini menyusul dimublikasikannya salinan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung pada Selasa (10/11). Dalam pertimbangan putusannya, pengadilan mengutip pula putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa ijazah Gibran. Putusan Nomor 742/K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026, yang diajukan oleh penggugat M Subhanitu melawan Direktur Jenderal Dikdasmen, mengabulkan gugatan tersebut untuk seluruhnya. Vonis tersebut mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keterangan dimaksud, yang kini telah dieksekusi oleh Kemendikdasmen sehingga mengakhiri kontroversi penyetaraan pendidikan tersebut.