Kemenag Gencar Pemetaan Pendidikan Pesantren: Menyatukan Kekhasan Salafiyah, Mualimin, dan Diniyah Formal

Kementerian Agama mengambil langkah strategis dengan memetakan kondisi dan kebutuhan pendidikan muadalah serta diniyah formal guna memperkuat penjaminan mutu sekaligus menjaga kekhasan sistem pendidikan pesantren di Indonesia. Inisiatif ini dipimpin oleh Mastuki, Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Kemenag, yang menegaskan pentingnya pendekatan bottom-up agar kebijakan pemerintah tidak bersifat top-down yang kaku, melainkan berangkat dari kebutuhan riil di lapangan. "Program dan layanan pemerintah harus berangkat dari kebutuhan riil pesantren. Karena itu, kita perlu mendengar terlebih dahulu, memetakan kondisinya, baru kemudian merumuskan intervensi yang tepat," ujar Mastuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menyatukan Kekhasan Model Pendidikan di Forum Pemangku Kepentingan

Pemetaan komprehensif ini dilakukan melalui Sharing Session Pemangku Kepentingan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal yang melibatkan 26 unsur undangan dan lembaga terkait. Kehadiran berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, akademisi dari UIN Jakarta, hingga Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikdasmen, menandakan besarnya komitmen lintas sektor dalam memahami ekosistem pesantren. Mastuki menjelaskan bahwa keberagaman model pendidikan, seperti pembelajaran kitab kuning secara bertahap, model Mualimin yang memadukan berbagai bidang, hingga Pendidikan Diniyah Formal (PDF) yang lebih terstruktur, tidak harus diseragamkan. Sebaliknya, setiap model memiliki kekhasan yang perlu dikenali dan diperkuat melalui standar mutu yang sesuai.

Landasan Kebijakan dan Harapan Dialog Berkelanjutan

Dalam forum tersebut, diskusi teknis dibagi menjadi tiga kelompok utama berdasarkan model pendidikan: Muallimin, Salafiyah, dan PDF. Aspek-aspek krusial seperti konstruksi kurikulum, penyusunan silabus, penggunaan kitab kuning sebagai bahan ajar, hingga perangkat pembelajaran menjadi fokus pembahasan. Hasil pemetaan ini akan menjadi landasan utama bagi Direktorat Jenderal Pesantren dalam menyusun program dan layanan yang lebih tepat sasaran. Endi Suhendi, Kepala Subdirektorat Kurikulum, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu, menambahkan bahwa partisipasi asosiasi seperti FKPM Salafiyah-Mualimin dan ASPENDIF sangat vital. "Harapannya, kegiatan ini bukan menjadi yang terakhir. Kita ingin membangun ruang dialog yang terus berlanjut sehingga berbagai masukan dan pengalaman dari penyelenggara pendidikan dapat menjadi bahan penguatan kebijakan," kata Endi, menegaskan bahwa forum ini adalah awal dari sinergi berkelanjutan antara negara dan ulama.