Kejati Bengkulu Tuntut 9 Terdakwa Korupsi Pembangkit Listrik Kepahiang, Hukuman Capai 5 Tahun

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu secara resmi mengajukan tuntutan pidana terhadap sembilan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Kontrol Utama (SKU) dan Automatic Voltage Regulator (AVR) di pembangkit listrik Kabupaten Kepahiang. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arief Wirawan, menyatakan bahwa tuntutan maksimal sebesar lima tahun penjara diberikan berdasarkan fakta persidangan, meskipun kerugian negara telah dipulihkan secara keseluruhan oleh para pihak terkait.

Kasus ini menyoroti praktik korupsi pada proyek penggantian komponen vital pembangkit listrik untuk tahun anggaran 2022 hingga 2023. Menurut Arief, penerapan pasal dalam tuntutan ini mempertimbangkan fakta pemulihan kerugian negara, sehingga hukuman yang dijatuhkan bersifat proporsional namun tetap tegas sebagai efek jera.

Detail Tuntutan Pidana dan Denda

Para terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan subsider, yaitu Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta disesuaikan dengan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Rincian tuntutan pidana untuk kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut:

• Pengadaan SKU: Terdakwa NI dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta; terdakwa D dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta; sementara VFJF, TS, SR, OPM, dan HGW dituntut 2 tahun penjara dengan denda bervariasi antara Rp100 juta hingga Rp200 juta.
• Pengadaan AVR: Terdakwa NI kembali menerima tuntutan tertinggi yaitu 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta; empat terdakwa lainnya (VFJF, JJS, D, dan ER) masing-masing dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.

Peran Aktif Terdakwa dan Implikasi Hukum

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, dua terdakwa, yaitu D dan NI, dinilai memiliki peran paling aktif dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi pada kedua proyek pengadaan tersebut. Proyek ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Bengkulu di bawah Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Tuntutan ini menegaskan komitmen Kejati Bengkulu dalam menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang pada proyek strategis infrastruktur energi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang telah melakukan pemulihan kerugian negara.