Kapolri Suyudi: Laporan Polisi Kasus Makar Presiden Prabowo Sudah Terbit

Polri secara resmi telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Langkah hukum ini menandai eskalasi serius dalam penanganan kasus yang dinilai mengancam kedaulatan negara tersebut.

Menurut Jenderal Suyudi, penerbitan laporan ini dilakukan di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau penghilangan dokumen elektronik. "Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Kapolri. Ia menegaskan bahwa dugaan permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah dalam kasus ini masih memerlukan pendalaman lebih lanjut melalui proses penyelidikan yang ketat.

Fokus Penyelidikan: Penelusuran Perintah dan Tujuan Penyadapan

Untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah, Polri telah melakukan penyelidikan mendalam. Kapolri menjelaskan bahwa fokus penyelidikan saat ini diarahkan pada aspek-aspek krusial berikut:

• Penelusuran perintah dan tujuan di balik kegiatan penyadapan.
• Pemeriksaan personel yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kegiatan tersebut.
• Pendalaman tugas dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Proses ini bertujuan untuk mengurai benang merah dari dugaan operasi ilegal yang menyasar kepala negara, memastikan setiap langkah hukum didasarkan pada bukti yang kuat dan komprehensif.

Desakan Komisi III: Usut Tuntas hingga Pasal Makar

Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendesak agar kasus ini diusut tuntas dengan delik tindak pidana makar. Ia menyebut tindakan yang diduga dilakukan oleh empat perwira tinggi Polri tersebut sebagai "perbuatan menikam dari belakang". "Ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa," ucap Habiburokhman. Ia menekankan bahwa dugaan penyadapan ilegal ini merupakan kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. Habiburokhman juga menduga di balik operasi tersebut terdapat "target politik kotor berskala amat besar" yang membahayakan keselamatan negara serta seluruh rakyat Indonesia.