Gubernur Luthfi Tuntut Perizinan 12 Kawasan Industri Jateng Selesai dalam 30 Hari, Menantu Respon Komitmen

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendesak Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk memotong birokrasi perizinan 12 kawasan industri baru yang kini dalam proses. Di balik desakan tersebut, Luthfi merujuk pada efisiensi perizinan di Vietnam yang hanya memakan waktu dua bulan, kontras dengan praktik di Indonesia yang kerap mencapai dua tahun. "Jadi ayo pak Menteri kita minta percepatan," ujar Luthfi usai acara pembentukan Desk Investasi di Gedung Graha Bakti Praja, Semarang, Rabu (11/11/2026). Percepatan ini dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penyerapan tenaga kerja di provinsi sentra industri tersebut.

Komitmen percepatan ini ditopang oleh kesiapan infrastruktur logistik yang tengah digencarkan pemerintah provinsi. Pemprov Jateng secara aktif mendorong 12 kabupaten/kota menyiapkan potensi kawasan industri dengan luas minimal 50 hektare, dengan spesifikasi tata ruang yang ketat. Selain itu, Luthfi menegaskan adanya proyek penunjang vital, seperti pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. "Kesiapan infrastruktur logistik juga menjadi hal penting untuk memperlancar distribusi barang dan menekan biaya operasional industri," tambah Luthfi, menandai keseriusan daerah dalam menarik investor.

Respons Kemenvest: Perizinan Maksimal 30 Hari

Desakan tersebut mendapat respons cepat dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu. Ia memberikan jaminan tegas bahwa proses perizinan untuk 12 kawasan industri yang sedang berproses akan diselesaikan paling lambat 30 hari, asalkan persyaratan administrasi sudah lengkap. "Usaha yang bagus pasti kita bantu. Kita paling lama 30 hari. 12 Kawasan industri itu yang sudah disampaikan Pak Gubernur, yang lagi berproses, paling lambat 30 hari," kata Todotua. Ia juga mengakui bahwa perizinan kompleks masih menjadi tantangan klasik bagi proyek berskala besar yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian, sehingga langkah konkret berupa pemanggilan pelaku usaha akan segera dilakukan.

Realisasi Investasi Mencapai 73% dari Target

Urgensi percepatan perizinan ini terlihat dari performa investasi daerah yang terus bergerak positif. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, realisasi investasi pada Januari-September 2026 telah mencapai Rp72,54 triliun atau 73,21% dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun. Secara agregat, aliran modal tersebut telah menyerap 340.334 tenaga kerja. "Terima kasih pak Gubernur atas saran masukannya," ujar Todotua, menyiratkan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat administrasi guna memastikan target investasi kuartal terakhir dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang juga tengah memgenjot target kredit untuk mendukung target KUR 2026.