Gubernur Kaltara Dorong Penguatan Ekosistem 51.840 Usaha Mikro Lewat Festival dan Legalitas

Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang resmi membuka Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Tarakan Art & Convention Centre (TACC), Tarakan, pada Rabu (11/11/2026). Agenda strategis ini mengusung tema "Penguatan Pengusaha Mikro Melalui Legalitas, Pelindungan dan Perluasan Akses Pasar" sebagai upaya konkret pemerintah daerah dalam mendorong penguatan fondasi ekonomi tingkat bawah. Kehadiran Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza dan Anggota DPR RI Komisi VII Rahmawati menegaskan komitmen lintas sektor dalam membangun ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Zainal menegaskan bahwa usaha mikro merupakan penopang utama perekonomian daerah. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT), sektor ini memiliki jumlah yang sangat masif. Berikut sebaran unit usaha mikro di Kaltara:

• Sektor pariwisata: 14.548 unit
• Sektor kuliner: 6.227 unit
• Sektor kerajinan: 611 unit
• Sektor perumahan rakyat: 468 unit
• Sektor kesehatan dan kecantikan: 182 unit

Total keseluruhan mencapai 51.840 unit, di mana hampir seluruhnya merupakan usaha mikro. Besarnya kuantitas ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang lebih baik. Zainal memaparkan sejumlah persoalan struktural yang masih dihadapi pelaku usaha, meliputi pemenuhan legalitas, akses permodalan, pencatatan keuangan, pengelolaan usaha, peningkatan kualitas produk, hingga pemasaran dan distribusi.

Hambatan Geografis dan Kompleksitas Manajemen

Lebih jauh, Zainal menyoroti bahwa kondisi geografis Kaltara yang memiliki wilayah perbatasan serta jarak antardaerah yang cukup jauh menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pasar dan distribusi produk. Ia menegaskan bahwa penguatan usaha mikro tidak cukup hanya melalui bantuan peralatan atau modal semata.

"Penguatan usaha mikro tidak cukup hanya melalui bantuan peralatan atau modal, tetapi wajib disertai peningkatan kemampuan manajemen, pencatatan keuangan, inovasi produk, dan pengelolaan risiko," tegasnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa intervensi kebijakan harus lebih holistik, menyentuh aspek manajerial dan literasi bisnis pelaku usaha.

Wujudkan Kepastian Hukum dan Kolaborasi Multi-Pihak

Aspek pelindungan juga menjadi fokus utama. Zainal menilai pelaku usaha mikro memerlukan kepastian dan dukungan agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. "Akses jaminan kredit, pelindungan sosial, jaminan kesehatan, serta pendampingan hukum dan usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pelindungan UMKM," ujarnya.

Menutup rangkaian acara, Zainal mengharapkan terbangunnya kolaborasi kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Festival ini diharapkan menjadi momentum untuk memperluas dukungan bagi pelaku usaha mikro, mulai dari pemenuhan legalitas hingga biaya logistik yang lebih efisien. "Marilah kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem usaha mikro di Provinsi Kaltara. Semoga usaha mikro di Kaltara semakin legal, terlindungi, produktif, dan berdaya saing," tutup Zainal.