Gibran Resmikan Pengunduran Diri, Ahmad Muzani: MPR Segera Proses dalam 60 Hari

Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimatikan setelah suratnya diserahkan secara formil ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa lembaga legislatif tertinggi tersebut diminta untuk segera memproses dokumen pengunduran diri tersebut agar transisi kepemimpinan negara dapat berjalan sesuai mekanisme konstitusional. Pernyataan ini menjadi penanda awal dari proses demokrasi yang akan menentukan arah kepemimpinan Indonesia dalam beberapa bulan ke depan.

Menurut Ahmad Muzani, langkah strategis diambil dengan menjadwalkan rapat pimpinan MPR pada hari yang sama untuk menindaklanjuti surat tersebut. Rapat ini merupakan prasyarat sebelum dibentuknya rapat gabungan yang melibatkan para pimpinan fraksi MPR. Tujuan rapat gabungan ini adalah untuk merumuskan langkah-langkah teknis dan politis selanjutnya guna menuntaskan proses pengunduran diri secara sah dan berlaku.

Jalan Konstitusional dan Batas Waktu 60 Hari

Pemenuhan pos Wakil Presiden definitif pasca-pengunduran diri memiliki kerangka waktu yang ketat. Ahmad Muzani menjelaskan bahwa sesuai konstitusi, MPR memiliki batas waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk mempersiapkan dan menetapkan pengganti definitif. "Sejak sekarang MPR punya waktu 60 hari untuk siapkan proses tersebut," ujar Muzani. Ia menekankan pentingnya kelancaran proses ini dengan meminta doa masyarakat agar perjalanan demokrasi tersebut berjalan baik dan menjadi praktik tata kelola pemerintahan yang baru.

Kronologi Penyerahan Surat di Gedung MPR

Berdasarkan pantauan lapangan di Gedung DPR/MPR, penyerahan surat pengunduran diri berlangsung singkat namun penuh makna. Gibran Rakabuming Raka terlihat tiba di lokasi sekitar pukul 11.15 WIB. Tidak lama berselang, yakni pada pukul 11.35 WIB, ia meninggalkan lokasi setelah menyelesaikan proses administratif tersebut. Momen ini menandai berakhirnya masa jabatannya sebagai Wakil Presiden dan menggeser fokus ke proses pemilihan pengganti berikutnya oleh MPR.