DKI Jakarta Waspada: Pengadaan Barang dan Jasa Dinilai Rentan Kecurangan, Integritas ASN Jadi Fokus Utama

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan area dengan risiko tinggi terjadi kecurangan atau fraud. Penilaian ini menggarisbawahi urgensi pengawasan ketat serta pencegahan dini yang harus dilakukan secara serius sebelum proses pengadaan berikutnya dimulai. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Dhany Sukma menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar prosedur administratif atau upaya merealisasikan anggaran semata, melainkan tanggung jawab moral pemerintah dalam menghadirkan pembangunan berkualitas bagi masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, tata kelola harus diperkuat melalui deteksi dini potensi fraud. Sosialisasi dan bimbingan teknis menjadi instrumen utama untuk meneguhkan komitmen belanja pemerintah yang bijak dan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus mengimbangi dukungan tunjangan yang telah diberikan kepada ASN dengan integritas tinggi.

Momentum Evaluasi dan Penguatan Integritas Tata Kelola

Kegiatan bimbingan teknis ini dipandang sebagai momentum strategis untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola pengadaan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Inspektur Dhany menekankan bahwa peningkatan pemahaman mengenai integritas harus berujung pada akuntabilitas yang tinggi. Dengan memperkuat mekanisme pengawasan, diharapkan setiap tahapan pengadaan dapat berjalan secara profesional dan menghasilkan manfaat nyata bagi publik.

Dukungan Otonom dan Ekosistem Pengadaan Profesional di Jakarta Utara

Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengapresiasi inisiatif Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia menyatakan penguatan tata kelola pengadaan memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan pengadaan tidak boleh hanya diukur dari tuntasnya administrasi atau tingginya serapan anggaran, tetapi harus berlandaskan transparansi, keefektifan, dan efisiensi. Melalui peningkatan kapasitas dan kewaspadaan, Pemerintah Kota Jakarta Utara berharap tercipta ekosistem pengadaan barang dan jasa yang profesional dan berintegritas, di mana setiap rupiah anggaran dikelola secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.