Darmansyah Husein: DPD RI sebagai Jembatan Aspirasi Tanpa Ikatan Politik, Fokus pada Pemerataan Daerah

Darmansyah Husein, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Kepulauan Bangka Belitung, menegaskan pentingnya pemanfaatan lembaga DPD sebagai kanal aspirasi yang lebih langsung bagi masyarakat dan mahasiswa. Pernyataan ini diutarakan dalam acara Senator Menyapa episode kedua yang digelar di Studio II CNN Indonesia, Jakarta, pada Kamis (12/11). Husein menekankan bahwa posisi anggota DPD yang tidak terikat oleh partai politik memberikan ruang independensi untuk menyuarakan kepentingan daerah secara objektif.

Ia berargumen bahwa fungsi utama DPD seharusnya difokuskan pada pengawasan dan penguatan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen kebijakan fiskal kunci. "Transfer ke Daerah itu sebaiknya memang menjadi core pekerjaan utamanya DPD sebetulnya, bukan hanya sekadar mau, tapi didorong dan didukung penuh," ujar Husein. Menurutnya, mekanisme ini memastikan bahwa aspirasi dari tingkat akar rumput tidak hanya didengar, tetapi ditindaklanjuti secara struktural melalui pembahasan komite yang merepresentasikan seluruh wilayah Indonesia.

Independensi Politik sebagai Kekuatan DPD

Kelembagaan DPD RI dirancang dengan filosofi "Dari Daerah untuk Indonesia", di mana setiap komite, seperti Komite II yang menaungi Husein, mengakomodasi perwakilan dari semua provinsi. Struktur ini memungkinkan informasi dan masalah pembangunan daerah diolah secara holistik sebagai satu kesatuan nasional. Husein menjelaskan, ketiadaan ikatan partai membuat anggota DPD memiliki presisi daerah yang lebih kuat karena mereka bebas dari tekanan kepentingan elektoral partai. "Kami tidak terikat dengan partai politik," tegasnya, menambahkan bahwa setiap aspirasi akan dibahas dengan seksama sesuai dengan ideologi lembaga yang berfokus pada pembangunan daerah.

Tema Anggaran Adil dan Optimalisasi Layanan Publik

Forum Senator Menyapa episode kedua mengangkat tema khusus, "Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal". Diskusi ini berfokus pada peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah guna memastikan pemerataan pembangunan dan layanan publik yang memadai. Program ini bukan sekadar forum formal, melainkan ruang dialog terbuka yang melibatkan pimpinan DPD, pemerintah, akademisi, dan kepala daerah untuk mengevaluasi hambatan kelembagaan serta menetapkan agenda perbaikan. Melalui mekanisme ini, diharapkan terjadi sinkronisasi kebijakan fiskal yang adil, di mana daerah dengan potensi berbeda tetap mendapat dukungan yang proporsional untuk mempercepat pembangunan ekonomi lokal.