Blora Raih Dana IJD Rp37,8 Miliar, Akses Menuju Gerbang Tol Ngawi Dipercepat

Pemerintah pusat resmi menyetujui usulan perbaikan jalan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2026 dengan alokasi anggaran signifikan sebesar Rp37,8 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Nidzamudin Al Hudda, mengonfirmasi bahwa ruas Doplang-Jati-Bangkleyan di Kecamatan Jati dipilih menjadi prioritas utama penanganan tahun ini. Keputusan strategis ini diharapkan dapat segera memperlancar mobilitas masyarakat serta membuka akses baru yang lebih cepat menuju Gerbang Tol Ngawi, Jawa Timur.

Rincian teknis proyek ini melibatkan penanganan di dua titik dengan total panjang sekitar 8,4 kilometer dari keseluruhan ruas Doplang-Jati-Bangkleyan yang memanjang hingga 16,44 kilometer. Nidzamudin menjelaskan bahwa pemangkas an akses ini menjadi solusi krusial untuk menghubungkan Blora dengan wilayah Jawa Timur secara efisien. “Untuk jalan Doplang-Bangkleyan ini lebih dekat dengan Pintu Tol Ngawi. Jadi diharapkan akses dari luar kota ke Blora lebih dekat,” ujar Nidzamudin Al Hudda saat memberikan keterangan di Blora pada Kamis.

Sistem Multiyears Jaminan Pengerjaan Hingga 2027

Meskipun tahun anggaran 2026 telah mendekati akhir, kekhawatiran akan keterlambatan eksekusi proyek diredam oleh mekanisme pembiayaan yang fleksibel. Program IJD 2026 diterapkan dengan skema multiyears (tahun jamak), yang memungkinkan kesinambungan pengerjaan melampaui batas satu tahun fiskal berjalan. “IJD tahun ini sistemnya 'multiyears' atau bisa melebihi tahun anggaran berjalan. Jadi boleh sampai tahun depan,” jelas Nidzamudin. Skema ini menjamin bahwa kualitas infrastruktur tetap terjaga tanpa harus terburu-buru menyelesaikan seluruh volume kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Perjuangan Kesembilan Ruas Jalan Lain di Tahun Berikutnya

Satu ruas yang disetujui bukan berarti akhir dari usulan pembangunan infrastruktur di Blora. Menyikapi belum disetujuinya sembilan ruas lainnya pada periode 2026, Pemkab Blora kini fokus memperjuangkan alokasi dana bagi jalan-jalan tersebut melalui Program IJD 2027. Berikut rincian usulan ruas yang belum mendapatkan persetujuan di siklus ini:

• Banjarejo-Sambonganyar-Rowobungkul (Kecamatan Banjarejo): Panjang 3,676 km, kebutuhan Rp18,11 miliar.
• Japah-Bradag (Kecamatan Japah): Panjang 3,902 km, usulan Rp17,3 miliar.
• Seso-Soko (Kecamatan Jepon): Panjang 3,725 km, kebutuhan Rp16,69 miliar.
• Ngawen-Semawur-Srigading (Kecamatan Ngawen): Panjang 3,405 km, kebutuhan Rp16,285 miliar.
• Sambong-Ledok (Kecamatan Sambong): Panjang 3,534 km, anggaran Rp14,187 miliar.
• Jagong-Karanggeneng-Srigading (Kecamatan Kunduran): Panjang 2,376 km, kebutuhan Rp11,5 miliar.
• Medang-Jatirejo (Kecamatan Blora): Panjang 2,03 km, usulan Rp8,24 miliar.
• Sambong-Ngaroto (Kecamatan Sambong): Panjang 1,8 km, kebutuhan Rp7,95 miliar.
• Ngroto-Giyanti-Batas Bojonegoro (Kecamatan Cepu): Panjang 1,3 km, kebutuhan Rp5,85 miliar.

Secara keseluruhan, dari sepuluh ruas jalan yang diajukan, baru ruas Doplang-Jati-Bangkleyan yang memperoleh lampu hijau. Komitmen Pemkab Blora untuk memperjuangkan kesembilan ruas lainnya di tahun mendatang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Blora, memastikan konektivitas antardaerah semakin optimal bagi kesejahteraan masyarakat.