Ahmad Nawardi Minta DPR 'Ikhlas' Serahkan Urusan TKD ke DPD RI demi Keadilan Fiskal Daerah
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Menurut Nawardi, kebijakan fiskal nasional harus diarahkan agar alokasi dana benar-benar tepat sasaran dan mencerminkan keadilan antara pusat dan daerah.
- Ia menyadari bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan dana yang leluasa, sehingga menjadi alasan utama mengapa pembahasan TKD selalu menjadi prioritas.
- Sebagai Senator dari dapil Jawa Timur, ia berkomitmen untuk terus mengawal kepentingan daerah di pusat dan sebaliknya, guna memastikan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan.
Isu Transfer ke Daerah (TKD) kini menjadi sorotan tajam di parlemen, dengan usulan kontroversial dari **Ahmad Nawardi**, Ketua Komite IV **DPD RI**, yang menyatakan agar wewenang penuh terkait pengalokasian anggaran dan kepentingan pemerintah daerah diserahkan kepada DPD. Pernyataan ini dilontarkan dalam program Senator Menyapa episode kedua di Jakarta pada Kamis (12/11), di mana Nawardi secara eksplisit meminta **DPR RI** untuk "mengikhlaskan" pembahasan tersebut agar legislatif pusat bisa lebih fokus pada agenda lainnya, dengan alasan bahwa pengawalan kepentingan daerah dari hulu hingga hilir menjadi domain sah dari lembaga perwakilan daerah.
Menurut Nawardi, kebijakan fiskal nasional harus diarahkan agar alokasi dana benar-benar tepat sasaran dan mencerminkan keadilan antara pusat dan daerah. Ia menyadari bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan dana yang leluasa, sehingga menjadi alasan utama mengapa pembahasan TKD selalu menjadi prioritas. Sebagai Senator dari dapil Jawa Timur, ia berkomitmen untuk terus mengawal kepentingan daerah di pusat dan sebaliknya, guna memastikan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan.
Inisiatif Pertemuan Rutin Bersama Kementerian Keuangan
Dalam upayanya memperkuat posisi tawar daerah, Nawardi mengajak DPR RI dan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk membangun mekanisme diskusi yang rutin. DPD RI menginisiasi pertemuan pembahasan anggaran setiap dua bulan sekali, yang bertujuan untuk memecahkan hambatan kelembagaan dan meningkatkan efisiensi belanja negara. Melalui forum Senator Menyapa bersama **CNN Indonesia**, dialog ini dirancang tidak hanya sebagai paparan capaian, tetapi juga uji mekanisme tindak lanjut yang melibatkan akademisi dan kepala daerah untuk menguji ukuran keberhasilan program fiskal.
TKD sebagai Instrumen Utama Pemerataan Pembangunan Nasional
TKD sendiri dipandang sebagai instrumen utama kebijakan fiskal yang menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan menjamin pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Meskipun usulan penyerahan domain TKD ke DPD memicu pertanyaan tentang dinamika legislasi di Senayan, Nawardi menegaskan bahwa pendekatan berbasis evaluasi ini akan memastikan setiap rupiah anggaran memiliki dampak nyata. Publik dan pengamat ekonomi menantikan respons resmi dari DPR RI serta pemerintah pusat terhadap inisiatif kelembagaan ini yang berpotensi mengubah lanskap politik anggaran di tahun-tahun mendatang.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Antisipasi Siklon: BNPB Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Sumut dan Aceh untuk Cegah Banjir

IHSG Koreksi 0,44% di Awal Pekan, 10 Saham Ini Jadi Magnet Aksi Beli Asing

Dari Mitigasi Bencana hingga Koperasi Pesantren: Lima Agenda Strategis Nasional di Bawah Komando Kristomei dan Muhaimin
