Yusril: Jika Gibran Resmi Mundur, Prabowo Wajib Setor Dua Nama Cawapres ke MPR

Jakarta menjadi pusat perhatian hukum dan politik nasional setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menguraikan mekanisme formal penggantian Wakil Presiden. Penjelasan ini muncul menyusul pernyataan resmi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengonfirmasi bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) sore di Istana Kepresidenan Jakarta.

Prasetyo menegaskan bahwa pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam pada pagi harinya. Meskipun Presiden Prabowo memberikan banyak saran dan tidak menyetujui niat tersebut, Gibran secara tegas memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan klaim-klaimnya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Konfirmasi ini mengubah dinamika politik yang sebelumnya berpusat pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi isu prosedural konstitusional yang sangat serius.

Mekanisme Formil Pengisian Kekosongan Jabatan

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa secara normatif, pengunduran diri secara formil harus dilakukan melalui mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses ini diawali dengan pernyataan tertulis dari Wakil Presiden yang ditujukan kepada MPR. Nantinya, MPR akan bersidang untuk menyatakan bahwa terdapat kevakuman jabatan Wakil Presiden berdasarkan surat berhenti atau permintaan berhenti tersebut. MPR kemudian akan menerbitkan surat pemberitahuan kepada Presiden bahwa posisi wakil presiden sedang kosong.

• Presiden wajib mengajukan dua nama calon pengganti setelah menerima surat resmi dari MPR.
• Proses ini mengikutkan beberapa persyaratan normatif dalam pengisian kekosongan jabatan.
• Yusril menyatakan tidak ingin mendahului keadaan dan akan menunggu perkembangan hukum lebih lanjut.

Implikasi Politik dan Penolakan Awal Presiden

Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut memberikan banyak masukan kepada Gibran, sebuah tanda bahwa pemerintah pusat masih berupaya mencari resolusi sebelum jalur hukum PTUN ditempuh penuh. Namun, ketegasan Gibran untuk menggunakan jalur PTUN menunjukkan bahwa konflik internal kubis koalisi maupun elite politik telah mencapai titik di mana prosedural hukum menjadi pilihan utama. Penolakan verbal Presiden tidak otomatis menghentikan proses, sehingga pelaporan resmi ke MPR tetap menjadi penentu legalitas pengunduran diri tersebut.