Polri Bentuk Tim Khusus Dalami Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Polri secara resmi mendalami potensi tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyoroti keamanan siber negara. Langkah tegas ini diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto melalui pembentukan tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim). Dugaan makar ini muncul seiring meningkatnya eskalasi sains kasus penghapusan bukti elektronik dan akses ilegal terhadap pejabat tinggi negara, yang dinilai membahayakan stabilitas pemerintahan.

Direktur Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa proses investigasi memerlukan ketelitian dan waktu. Ia mengimbau publik untuk mengawal kasus ini secara bersama-sama. "Mari kita sama-sama dukung, kita kawal. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja," ujar Isir dalam konferensi pers di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta. Pendalaman ini menjadi krusial mengingat kompleksitas jaringan yang terlibat dan dampak sistemiknya terhadap supremasi hukum.

Implikasi Hukum dari Tindakan Aduan terhadap Kepala Negara

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperingatkan bahwa aksi penyadapan, penghapusan data, dan akses ilegal yang menyasar kepala negara serta pejabat terkait memiliki indikasi kuat sebagai perbuatan makar. Prasetyo menilai tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan pimpinan negara dan kepentingan nasional. Menurut Prasetyo, pola perilaku ilegal yang dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi oleh para tersangka telah melanggar kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keamanan negara.

Empat Perwira Tinggi dan Taktik Penghapusan Jejak Digital

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan empat tersangka perwira tinggi (pati), yaitu LSP, AS, EH, dan SU, atas dugaan tindak pidana tanpa prosedural. Praktik ilegal ini mencakup penyadapan serta penghapusan data yang sengaja dilakukan untuk menutupi jejak digital. Para tersangka diduga telah mengabaikan protokol hukum yang wajib, seperti tidak memiliki surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP), dan tidak memiliki kaitan dengan proses penegakan hukum yang sah. Rincian aktivitas ilegal yang dilakukan meliputi:

• Penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha pada rentang waktu 2025-2026.
• Manipulasi digital dengan menghapus hasil rekaman pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak forensik.
• Penggunaan akses ilegal terhadap infrastruktur siber negara tanpa izin prosedural yang jelas.

Proses penyidikan kasus ini kini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dan masih terus berjalan dengan pengawalan ketat untuk memastikan transparansi hukum.