Najib Razak Resmi Jadi Tahanan Rumah di Kuala Lumpur, Hakim Batal Perintah Denda Umno

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, secara resmi memulai masa tahanan rumah pada Selasa (10/11) malam, setelah Pengadilan Tinggi Malaysia membatalkan perintah pembebasan bersyarat sebelumnya yang memicu kontroversi hukum. Najib tiba di kediamannya di kawasan Taman Duta, Kuala Lumpur, sekitar pukul 21.30 waktu setempat dengan pengawalan ketat, menandai berakhirnya ketidakpastian hukum yang melingkupi status penahanannya. Pemindahan ini terjadi setelah Hakim Aslam Zainuddin mengeluarkan putusan baru yang menggantikan perintah lama, menegaskan bahwa hukuman penjara Najib harus dijalani di rumah sesuai pengampuran bersyarat dari Raja Malaysia.

Drama hukum ini berawal dari pembayaran denda sebesar RM50 juta (sekitar Rp223 miliar) oleh partai politik Najib, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), pada 6 November. Namun, proses pembebasannya terhambat ketika Jaksa Agung Malaysia meminta klarifikasi hukum, menyebabkan Najib kembali masuk ke penjara beberapa jam kemudian. Ketegangan meningkat ketika Sultan Ibrahim Iskandar mengeluarkan teguran publik, menegaskan kewenangan istana dalam memberikan pengampunan dan menuntut kepatuhan terhadap keputusan pengampunan bersyarat yang telah disetujui.

Putusan Hakim yang Membatalkan Perintah Denda

Pada 10 November, Jaksa Agung kembali mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk meninjau ulang perintah pembebasan. Hakim Aslam Zainuddin kemudian membatalkan putusan yang memungkinkan pembebasan dengan pembayaran denda tersebut, menggantikannya dengan perintah tahanan rumah. "Putusan pembebasan dengan pembayaran denda tertanggal 6 November dengan ini dibatalkan dan sepenuhnya digantikan oleh putusan berikut," ujar hakim dalam putusannya. Dengan keputusan ini, Najib diwajibkan menjalani sisa hukuman enam tahun di kediamannya di Jalan Langgak Duta hingga 23 Agustus 2028. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan eksekusi hukum dengan pengampunan bersyarat yang telah diberikan oleh Sultan, sekaligus meredakan ketegangan antara lembaga eksekutif hukum dan istana kerajaan.

Latar Kasus 1MDB dan Dampak Politik

Najib telah mendekam di penjara sejak Agustus 2022 setelah vonis dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan kriminal, dan pencucian uang terkait dana SRC International. SRC International adalah mantan anak perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), lembaga investasi milik negara yang menjadi pusat skandal korupsi bernilai miliaran dolar. Vonis aslinya adalah 12 tahun penjara, namun Dewan Pengampunan Malaysia memangkas hukuman tersebut menjadi enam tahun pada 2024, serta mengurangi denda dari RM210 juta menjadi RM50 juta. Pemindahan Najib ke tahanan rumah bukan hanya menandai perubahan status hukumnya, tetapi juga menjadi ujian bagi stabilitas politik di Malaysia, mengingat statusnya sebagai tokoh sentral dalam skandal korupsi terbesar dalam sejarah modern negara itu.