Jaksa Bangladesh Ancam Eksekusi Mati Sheikh Hasina Jika Pulang dari India

Jakarta, CNN Indonesia -- Sheikh Hasina, eks Perdana Menteri Bangladesh yang kini masih dalam pelarian di India, dipastikan akan menghadapi eksekusi mati jika memilih kembali ke negara kelahirannya. Pernyataan tegas ini datang dari Md Aminul Islam, salah satu jaksa kunci yang berhasil menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Hasina pada 2024 atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kerusuhan massal yang menewaskan ratusan warga.

Aminul menegaskan pada Selasa (10/11) bahwa Hasina tidak memiliki jalur hukum lain untuk menghindari hukuman tersebut. "Sheikh Hasina tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi eksekusi atas vonis tersebut," ujar Aminul kepada wartawan. Ia menjelaskan bahwa tenggat waktu pengajuan banding atas putusan itu telah habis, sehingga upaya hukum formal telah tertutup sepenuhnya bagi mantan pemimpin negara tersebut.

Batas Hukum dan Vonis In Absentia

Keterbatasan hukum ini merujuk pada aturan bahwa banding harus diajukan dalam waktu 30 hari sejak putusan dibacakan. Dengan sudah lewatnya periode tersebut, status hukum Hasina sebagai narapidana mati yang melarikan diri menjadi mutlak. Vonis ini dijatuhkan secara in absentia oleh pengadilan di Dhaka pada November 2025, setelah Hasina dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan utama, termasuk menghasut kekerasan, memerintahkan pembunuhan, dan gagal mencegah kekejaman terhadap demonstran. Hasina sendiri, melalui siaran pers teleponik, menyatakan ia "sepenuhnya menyadari" risiko hukuman gantung, namun menilai bahwa "ketakutan tidak boleh menentukan" tugasnya kepada rakyat, dan berjanji akan pulang pada bulan Desember.

Implikasi Politik dan Hukum Ekstradisi

Kasus Hasina menyoroti ketegangan diplomatik antara Bangladesh dan India. Kementerian Luar Negeri Bangladesh telah secara resmi meminta ekstradisi Hasina, yang saat ini bersembunyi di negara tetangganya tersebut. India menyatakan permohonan itu sedang ditinjau secara hukum, sebuah proses yang dapat berlangsung berbulan-bulan atau bahkan tahun. Para kritikus menuding Hasina pernah memenjarakan lawan politik, memberlakukan undang-undang antipers yang keras, dan mengawasi pelanggaran hak asasi manusia secara luas. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tindakan keras terhadap demonstran pada 2024 menewaskan hingga 1.400 orang. Keberlanjutan keberadaan Hasina di India telah memperpanjang impitan hukum, di mana ia mengabaikan perintah pengadilan untuk menghadiri persidangan, sebuah keputusan yang para pengamat sebut sebagai strategi perpanjangan masa berlalu untuk menghindari eksekusi.