Menyelaraskan Larangan Vape dengan Pengendalian Tembakau: IYCTC Dorong Pendekatan Holistik Regulasi Nikotin

Organisasi anak muda, Indonesian Youth Council for Tactical Change (IYCTC), menyambut baik terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape haram. Namun, Manik Marganamahendra, Ketua Umum IYCTC, menegaskan di Jakarta pada Rabu (10/11/2026) bahwa langkah ini harus selaras dengan penguatan pengendalian rokok konvensional. Menurutnya, fatwa tersebut menyatakan seluruh rantai produksi hingga perdagangan vape haram karena nikotin merupakan zat adiktif yang bertentangan dengan tujuan syariat menjaga jiwa dan akal.

IYCTC menilai regulasi harus bersifat menyeluruh dan tidak hanya menyasar satu bentuk produk. Saat ini, terdapat konsistensi hukum yang perlu dijaga, mengingat Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III pada 2009 telah menyepakati bahwa merokok haram di tempat umum, bagi anak-anak, dan ibu hamil. Oleh karena itu, fatwa terbaru ini menjadi pijakan untuk memperkuat pengendalian seluruh produk nikotin, mengingat rokok konvensional masih menjadi penyebab utama penyakit dan kematian dini.

Konsistensi Zat Adiktif dan Ancar Pergeseran Industri

Manik Marganamahendra menjelaskan bahwa rokok elektronik, tembakau yang dipanaskan, rokok konvensional, hingga kantong nikotin mengandung zat adiktif yang sama. Seluruhnya dikemas dengan perisa dan desain yang menarik bagi orang muda. Ia memperingatkan bahwa jika aturan hanya menyasar satu bentuk saja, industri akan dengan mudah berpindah ke bentuk lain. Yang perlu diatur adalah zat adiktifnya, beserta seluruh cara pemasaran dan konsumsinya secara ketat.

Rekomendasi Strategis Implementasi Regulasi Holistik

IYCTC mendukung rekomendasi MUI agar Presiden dan DPR RI segera meninjau kembali aturan untuk melarang rokok elektronik dengan sanksi tegas bagi pelaku usaha. Untuk efektivitas pengendalian, Fatwa MUI perlu berjalan beriringan dengan upaya strategis berikut:

• Implementasi penuh Perpres Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).
• Kenaikan cukai yang signifikan.
• Larangan penjualan rokok secara batangan.
• Larangan iklan, promosi, dan sponsor tembakau.
• Penguatan layanan berhenti merokok dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang mencakup vape.

Manik menekankan bahwa tanpa sinergi regulasi yang kuat, anak dan remaja yang kehilangan akses terhadap vape justru berisiko beralih ke rokok konvensional yang masih murah dan mudah ditemui. Pendekatan holistik ini krusial untuk memutus rantai adiksi nikotin di kalangan generasi muda Indonesia secara tuntas.