Indonesia dan Republik Kongo Perkuat Akselerasi Pasar Kayu Lestari & Riset Gambut di COP31 Antalya

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyatakan bahwa Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia. Dalam pertemuan bilateral di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turki, kedua negara menyelaraskan visi untuk menerjemahkan tanggung jawab lingkungan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo Rosalie Matondo ini menjadi tonggak strategis untuk memperkuat kerja sama kehutanan lintas negara.

Fokus utama diskusi ini berpusat pada tiga pilar strategis: pengakuan pasar bagi produk kayu lestari, penguatan ketertelusuran rantai pasok, serta kolaborasi pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Rohmat Marzuki menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar diplomasi lingkungan, melainkan upaya konkret membangun ekosistem ekonomi hijau yang saling menguntungkan. "Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata," ujar Rohmat.

Optimalisasi BMRC dan Implementasi SVLK untuk Kredibilitas Global

Dalam aspek perdagangan kayu, kedua negara berkomitmen memperkuat peran Broader Market Recognition Coalition (BMRC), koalisi negara produsen kayu tropis yang dibentuk pada 2023. Koalisi ini menggabungkan suara negara seperti Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia untuk mendorong pengakuan internasional terhadap sistem pengelolaan hutan lestari. Tujuannya adalah menekan hambatan non-tarif di pasar konsumen internasional sehingga produk terverifikasi dapat mengakses pasar secara setara. Di sisi lain, Indonesia menggaet pengalaman penerapannya dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sebagai rujukan teknis bagi Republik Kongo. Sistem ini dinilai krusial untuk membangun rantai pasok yang akuntabel dan transparan, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan pasar global sekaligus memerangi perdagangan kayu ilegal.

Operasionalisasi ITPC dan Inovasi Pengelolaan Gambut serta Mangrove

Kolaborasi teknis juga diperluas ke bidang pelestarian ekosistem rawa. Indonesia mengajak Republik Kongo untuk mengoperasionalkan International Tropical Peatland Center (ITPC) secara penuh. Pusat ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Brazzaville 2018 yang juga melibatkan Republik Demokratik Kongo. Selain itu, Wamenhut memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai basis untuk program konservasi mangrove bersama. Rincian kerja sama teknis kedua kementerian mencakup poin-poin strategis berikut:

• Harmonisasi riset bersama dan pembiayaan iklim yang inovatif.
• Pertukaran data dan metodologi inventarisasi hutan menggunakan penginderaan jauh.
• Pengembangan rantai nilai berkelanjutan dan restorasi ekosistem berbasis masyarakat.
• Implementasi praktik terbaik tata kelola hutan lestari dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Rohmat Marzuki menutup diskusi dengan penekanan bahwa kemitraan ini harus berlandaskan pada prinsip saling menghormati dan kepemilikan nasional. Ia berharap sinergi ini akan memastikan hutan tropis kedua negara tetap menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan rakyat. "Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita," pungkas Rohmat Marzuki.