Kuartal IV Jadi Ujian Berat: Yusuf Rendy Sarankan Tagih Tunggakan untuk Selamatkan Target Pajak

Upaya mengejar target penerimaan negara pada kuartal IV-2026 menghadapi tantangan krusial seiring defisit pajak yang kian mencolok. Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan penagihan tunggakan pajak yang telah berkekuatan hukum alih-alih menciptakan skema pajak baru. Strategi ini dinilai lebih realistis untuk menutup celah pendapatan tanpa memberikan tekanan berlebih pada sektor pertumbuhan ekonomi.

Hingga September 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.607,6 triliun. Angka tersebut baru mencapai 68,2 persen dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Konsekuensinya, pemerintah menghadapi kewajiban untuk mengumpulkan sekitar Rp750 triliun dalam sisa waktu yang terbatas di kuartal terakhir tahun berjalan. Yusuf menilai, meskipun peluang pencapaian target masih terbuka, ruang manuver bagi otoritas pajak semakin menyempit.

Optimasi Coretax dan Fokus pada Kepatuhan Wajib Pajak Besar

Untuk mengatasi defisit tersebut, Yusuf memperkirakan penerimaan pajak akhir tahun berkisar antara 96,5 persen hingga 98 persen dari target, dengan potensi kekurangan antara Rp45 triliun sampai Rp80 triliun. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan sistem Coretax untuk meningkatkan akurasi pencocokan data transaksi dan kepatuhan wajib pajak. Fokus pengawasan diprioritaskan pada tiga area strategis, yaitu:

• Wajib pajak orang pribadi dengan kategori penghasilan tinggi;
• Kepatuhan pembayaran royalti yang sering mengalami indikasi kebocoran;
• Pelaporan nilai ekspor pada sektor ekstraktif yang memiliki margin keuntungan besar.

Risiko Praksis Jangka Pendek yang Mengganggu Arus Kas

Yusuf memberikan peringatan keras agar pemerintah tidak melakukan manuver teknis seperti menunda restitusi pajak atau memaksakan percepatan pembayaran pajak yang semestinya baru jatuh tempo di tahun berikutnya. Praktik semacam itu dinilai berisiko tinggi mengganggu stabilitas arus kas dunia usaha dan pada akhirnya memindahkan tekanan beban penerimaan ke tahun anggaran 2027. Sebagai solusi alternatif jika defisit tetap terjadi, ia menyarankan pengelolaan melalui peningkatan kualitas belanja yang terukur. "Jika kekurangan penerimaan tetap terjadi, lebih baik dikelola secara terukur melalui peningkatan kualitas belanja daripada memaksakan penerimaan dengan mengorbankan aktivitas ekonomi," tegasnya dalam diskusi yang menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem ekonomi nasional.