Kemenkop Perkuat Kapasitas Bendahara KDKMP demi Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Kementerian Koperasi resmi melancarkan program penguatan kompetensi sumber daya manusia di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui pelatihan dan sertifikasi khusus bagi para bendahara. Inisiatif strategis ini dirancang untuk memastikan kesiapan operasional koperasi secara serentak di seluruh Indonesia, dengan fokus utama pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan disiplin dalam manajemen keuangan. Niken Wulandari, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi RI, menegaskan bahwa penguatan kapasitas ini adalah pilar utama agar pengelolaan koperasi berjalan dengan standar transparan, profesional, dan akuntabel.

Harapan besar diletakkan pada hasil akhir dari pendalaman kompetensi ini. Niken menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas bendahara bukan sekadar soal teknis, melainkan fondasi agar KDKMP benar-benar "berdaya dan berjaya". Di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarbaru, pelatihan ini menjadi agenda prioritas untuk memastikan para pengelola keuangan lokal siap menjalankan fungsi mereka dengan penuh tanggung jawab, sehingga manfaat ekonomi yang nyata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa dan kelurahan.

Syarat Integritas dan Keterampilan Manajerial

Standar kompetensi bendahara KDKMP ditingkatkan secara signifikan di luar sekadar pemahaman tata kelola keuangan dasar. Menurut Kemenkop, seorang bendahara dituntut memiliki integritas tinggi serta kedisiplinan ketat dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, terdapat beberapa kompetensi spesifik yang kini menjadi fokus utama dalam sertifikasi tersebut:

• Mampu menertibkan administrasi keuangan secara sistematis.
• Mengelola simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dengan tepat.
• Memiliki kemampuan strategis dalam mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pengembangan usaha koperasi.

Keberhasilan pengelolaan keuangan ini, menurut Niken, tidak dapat diemban oleh satu orang saja. Diperlukan sinergi yang kuat antara bendahara, pengurus koperasi, kepala desa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi lintas sektoral ini dianggap kunci untuk memicu peningkatan perekonomian di tingkat desa, menjadikan desa lebih maju, dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Amanat Perpres dan Peran Dana Daerah

Peningkatan kapasitas ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi penguatan struktur dan kompetensi SDM koperasi. Dari sisi pendanaan, pemerintah telah menyalurkan dana dekonsentrasi ke seluruh provinsi sebagai instrumen untuk mempercepat proses penguatan kapasitas dan kompetensi bendahara di tingkat daerah. Diharapkan, dengan mekanisme pendanaan ini, pemerintah daerah dapat lebih agresif dalam memastikan seluruh elemen kunci KDKMP memiliki kualifikasi yang memadai untuk mengawal masa depan ekonomi kerakyatan.