Bupati Lumajang Perketat Aturan: Pendaki Wajib Taat Tutup Semeru di Tengah Ancaman Awan Panas dan Lahar

Bupati Lumajang Indah Amperawati tegas mengimbau seluruh komunitas pendaki untuk mematuhi penutupan jalur pendakian Gunung Semeru. Langkah ini diambil demi menjamin keselamatan di tengah kondisi cuaca ekstrem dan aktivitas vulkanik yang masih membahayakan, menyusul laporan hilangnya dua pendaki asal Surabaya dan Sidoarjo yang nekat mendaki kawasan yang telah ditutup sejak kebakaran hutan pada akhir Agustus 2026. "Kepatuhan terhadap penutupan jalur pendakian Gunung Semeru menjadi hal penting; para pendaki dan komunitas pecinta alam diimbau tidak memaksakan diri memasuki kawasan, termasuk melalui jalur tidak resmi," kata Indah dalam keterangannya di Lumajang, Rabu. Ia mengingatkan bahwa ketentuan ini dikeluarkan oleh Ballai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS).

Bunda Indah, sapaan akrab Bupati tersebut, menegaskan bahwa masih terdapat pelanggaran di mana jalur yang ditutup secara resmi oleh TNBTS tetap dilewati oleh pendaki secara diam-diam. "Jangan lagi melanggar ketentuan yang sudah dikeluarkan. Jalur pendakian ditutup oleh TNBTS, tetapi masih ada yang melanggar dan secara tidak resmi melakukan pendakian di Gunung Semeru," tutupnya.

Ancaman Ganda: Cuaca Ekstrem dan Aktivitas Vulkanik

Kondisi kawasan Semeru saat ini memerlukan kewaspadaan ekstra karena adanya potensi kebakaran hutan yang belum sepenuhnya padam serta mulai datangnya hujan berintensitas tinggi. Dua faktor alam ini berpadu dengan ancaman bencana hidrometeorologi yang meningkat. Selain faktor cuaca, aktivitas vulkanik menjadi ancaman utama keselamatan jiwa. Dalam beberapa waktu terakhir, Semeru mengalami erupsi berupa awan panas guguran dan banjir lahar yang berpotensi membahayakan siapa pun yang berada di kawasan rawan. "Semeru juga sedang kurang baik karena mengeluarkan awan panas guguran dan banjir lahar," ujarnya, menekankan bahwa kombinasi faktor ini membuat risiko kecelakaan tinggi.

Imbauan Keselamatan dan Peran Komunitas

Bupati Lumajang menjelaskan bahwa penutupan jalur bukan sekadar prosedur administratif pengelolaan konservasi, melainkan langkah antisipatif untuk melindungi pengunjung dari risiko fatal. Selama BB TNBTS belum menyatakan jalur aman, masyarakat diminta menahan diri. Ia mengajak komunitas pendaki untuk menjadi agen perubahan dengan menyebarluaskan informasi penutupan ini kepada anggota komunitas lain. Peran komunitas dinilai krusial untuk membangun kesadaran kolektif agar tidak ada lagi pendakian di luar ketentuan resmi. Kepatuhan terhadap aturan ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama demi keselamatan nyawa di tengah ancaman alam yang belum reda.