Kemendagri Tetapkan Publikasi Kinerja sebagai Bentuk Akuntabilitas Fiskal kepada Pemilik Kedaulatan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa penyampaian informasi terkait capaian kinerja pemerintah dalam dua tahun terakhir merupakan manifestasi akuntabilitas nyata kepada masyarakat.
- Menurutnya, esensi dari rapat koordinasi ini adalah menghadirkan 'laporan sebenarnya' dari pemerintah kepada rakyatnya.
- Dengan menyampaikan data capaian secara luas, pemerintah berharap tercapai pemahaman kolektif bahwa hasil pembangunan merupakan hak publik yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa penyampaian informasi terkait capaian kinerja pemerintah dalam dua tahun terakhir merupakan manifestasi akuntabilitas nyata kepada masyarakat. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri, Benny Irwan, menyatakan bahwa publikasi ini bukan sekadar laporan administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban negara kepada pemilik kedaulatan dan para pembayar pajak. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah yang berlangsung di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/11/2026), dengan fokus utama pada transparansi pemanfaatan dana pajak untuk pembangunan.
Transparansi Utilisasi Pajak untuk Pembangunan Daerah
Benny Irwan menjelaskan bahwa pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat dipulangkan oleh negara dalam bentuk hasil program dan kegiatan pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, di berbagai daerah. Menurutnya, esensi dari rapat koordinasi ini adalah menghadirkan 'laporan sebenarnya' dari pemerintah kepada rakyatnya. Publikasi kinerja menjadi jembatan krusial agar masyarakat tidak hanya sekadar membayar pajak, tetapi juga memahami secara konkret ke mana aliran dana tersebut digunakan dan dampak nyata yang dirasakan di wilayah masing-masing. Dengan menyampaikan data capaian secara luas, pemerintah berharap tercapai pemahaman kolektif bahwa hasil pembangunan merupakan hak publik yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Sinergi Pusat-Daerah dan Peran Strategis Media Massa
Untuk memastikan informasi capaian kinerja tersebut menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Kemendagri mendorong sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Optimalisasi kanal komunikasi menjadi prioritas utama, meliputi konferensi pers, media sosial, dan kanal informasi resmi pemerintah daerah. Benny juga menekankan peran vital media massa dalam menyebarluaskan informasi ini agar tidak berhenti di lingkup birokrasi saja. Selain itu, para kepala daerah diminta untuk memimpin langsung proses publikasi di wilayah masing-masing guna memastikan koordinasi yang rapi dan cakupan informasi yang merata. Dengan pendekatan terkoordinasi ini, pemerintah menargetkan terciptanya partisipasi publik yang lebih tinggi dalam mengawasi jalannya program pembangunan nasional sebagai wujud kedaulatan rakyat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Antisipasi Siklon: BNPB Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca di Sumut dan Aceh untuk Cegah Banjir

IHSG Koreksi 0,44% di Awal Pekan, 10 Saham Ini Jadi Magnet Aksi Beli Asing

Dari Mitigasi Bencana hingga Koperasi Pesantren: Lima Agenda Strategis Nasional di Bawah Komando Kristomei dan Muhaimin
