Jelang Akhir 2026, Gelandangan Jadi Kategori PMKS Terbanyak Dijaring Sudin Sosial Jakbar
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kepala Sudin Sosial Jakbar, Fajar Laksono , mengungkapkan bahwa dari total 1.517 PMKS yang berhasil ditangani, sebanyak 467 orang berasal dari kelompok gelandangan.
- Data ini menunjukkan adanya dominasi signifikan pada kelompok sosial rawan di wilayah tersebut, menjadikan penanganannya menjadi prioritas utama dalam upaya kesejahteraan sosial daerah.
- Keragaman profil PMKS lainnya juga teridentifikasi secara rinci oleh petugas lapangan.
Gelandangan tercatat sebagai kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan jumlah terjaring tertinggi oleh Suku Dinas Sosial (Sudin) DKI Jakarta Barat (Jakbar) dalam periode Januari hingga Oktober 2026. Kepala Sudin Sosial Jakbar, Fajar Laksono, mengungkapkan bahwa dari total 1.517 PMKS yang berhasil ditangani, sebanyak 467 orang berasal dari kelompok gelandangan. Data ini menunjukkan adanya dominasi signifikan pada kelompok sosial rawan di wilayah tersebut, menjadikan penanganannya menjadi prioritas utama dalam upaya kesejahteraan sosial daerah.
Keragaman profil PMKS lainnya juga teridentifikasi secara rinci oleh petugas lapangan. Selain gelandangan, urutan kategori terbanyak diikuti oleh individu dengan gangguan jiwa atau psikotik sebanyak 367 orang, pak ogah (penjaga toko liar) sebanyak 186 orang, dan pengemis sebanyak 75 orang. Rincian lengkap komposisi PMKS yang dijaring sepanjang periode tersebut meliputi:
- Gelandangan: 467 orang
- Psikotik: 367 orang
- Pak ogah: 186 orang
- Pengemis: 75 orang
- Pengamen: 64 orang
- Pemulung: 21 orang
- Asongan: 18 orang
- Anak jalanan: 6 orang
- Tukang pijit: 3 orang
- Jenis PMKS lainnya: 309 orang
Mekanisme Asesmen dan Rujukan Panti Sosial
Setelah proses penjaringan selesai, seluruh PMKS dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk menjalani pembinaan dasar yang dimulai dengan proses asesmen oleh petugas sosial. Fajar menjelaskan bahwa mekanisme penanganan tersebut bersifat kumulatif dan terstruktur. "Bila ada PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) bukan berasal dari DKI Jakarta, maka direncanakan untuk dipulangkan ke daerah asal," terang Fajar. Sementara itu, bagi individu yang berdomisili di Jakarta namun tidak memiliki jejaring keluarga, mereka akan dirujuk ke panti pembinaan lanjutan sesuai dengan hasil klasifikasi asesmen yang telah dilakukan.
Penertiban Berkelanjutan di Titik-Titik Rawan
Untuk mencegah berulangnya kasus serupa, Sudin Sosial Jakbar terus mengintensifkan penertiban melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S). Operasi ini difokuskan pada titik-titik rawan yang identik sebagai tempat berkumpulnya PMKS. Fajar merinci daftar lokasi prioritas tersebut, antara lain flyover Cengkareng, flyover Slipi, flyover Tomang, flyover Grogol, flyover Jembatan Dua, Terminal Kalideres, serta kawasan Kota Tua. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi akumulasi masalah kesejahteraan sosial di ruang publik dan mengedepankan aspek pembinaan sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar pengusiran semata.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

PGE dan Lintasarta Perkuat Kedaulatan Digital Indonesia Melalui Kolaborasi Strategis Berbasis AI

Panduan Rutin Perawatan Air Purifier: Jangan Asal Cuci Filter, Ini Langkah Tepat Menjaga Kualitas Udara di Rumah

Mengapa Test Pack Sering Menipu? Ini Waktu Emas Deteksi Kehamilan yang Sering Dilewatkan Pasangan Promil
