IPDN Buka Kolaborasi Strategis dengan PABPDSI untuk Tingkatkan Kapasitas 330 Ribu Anggota BPD se-Indonesia
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Langkah ini diambil guna mengatasi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BPD yang selama ini dinilai belum optimal.
- Udaya menjelaskan bahwa sinergi ini bukan hanya sekadar wacana, melainkan didukung oleh struktur organisasional IPDN yang memiliki jangkauan luas.
- Dengan keberadaan enam regional IPDN di seluruh Indonesia, termasuk di Papua, lembaga ini memiliki kapabilitas fisik untuk melakukan kolaborasi langsung dalam pelaksanaan pendidikan.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) resmi menyiapkan dukungan akademis komprehensif bagi Sekolah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Indonesia, sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa di tingkat akar rumput. Langkah ini diambil guna mengatasi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BPD yang selama ini dinilai belum optimal. Udaya Madjid, Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, menyatakan kesiapan institusinya untuk mendukung program tersebut melalui penyediaan tenaga pendidik berkualitas serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dinamika desa modern.
Udaya menjelaskan bahwa sinergi ini bukan hanya sekadar wacana, melainkan didukung oleh struktur organisasional IPDN yang memiliki jangkauan luas. Dengan keberadaan enam regional IPDN di seluruh Indonesia, termasuk di Papua, lembaga ini memiliki kapabilitas fisik untuk melakukan kolaborasi langsung dalam pelaksanaan pendidikan. Para dosen IPDN siap dilibatkan dalam penyusunan materi pembelajaran yang mencakup etika pemerintahan, kompetensi teknis, dan aspek regulasi lain yang krusial bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan bersih.
Jangkauan Nasional dan Pengalaman Langsung di Sumedang
Kolaborasi antara IPDN dan PABPDSI diharapkan menjadi solusi konkret atas persoalan rendahnya akses pelatihan bagi anggota BPD. Di masa lalu, peningkatan kapasitas anggota BPD baru menjangkau sekitar 18 persen dari total populasi, terkendala oleh terbatasnya fasilitas dan anggaran. IPDN melihat peluang ini untuk mengimplementasikan pengalaman nyatanya dalam membina desa di sekitar kampus, khususnya di Kabupaten Sumedang. Selama lima tahun terakhir, IPDN telah melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan di wilayah tersebut, yang kini menjadi referensi utama dalam pengembangan kurikulum Sekolah BPD Indonesia agar lebih aplikatif dan berbasis pada praktik terbaik di lapangan.
Ambisi Menaikkan Kapasitas 330 Ribu Anggota BPD secara Nasional
Dari sisi organisasi, Fery Radiansyah, Ketua Umum Pengurus Pusat PABPDSI, menegaskan bahwa Sekolah BPD Indonesia merupakan gerakan moral terbesar di Indonesia untuk peningkatan kapasitas SDM. Targetnya sangat ambisius: menaikkan kompetensi sekitar 330 ribu anggota BPD di seluruh Indonesia. Program ini dirancang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan IPDN untuk memperluas jangkauan pembelajaran yang sebelumnya terhambat. Fery merinci bahwa penyusunan buku induk dan regulasi terkait akan rampung dalam waktu lima hari, dengan peluncuran nasional yang dijadwalkan pada tanggal 25 bulan ini. Rencananya, proyek percontohan atau pilot project akan segera dilaksanakan di empat pulau utama, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua, guna memastikan efektivitas program sebelum digeneralisasikan secara nasional. Melalui sinergi ini, pemahaman anggota BPD mengenai fungsi kelembagaan, etika, serta hubungan kerja dengan kepala desa diharapkan semakin kokoh, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

PPATK Ungkap Jejak Keuangan Tindak Pidana Semester I-2026 Tembus Rp416,58 Triliun

Kemenhub Siagakan 352 Pesawat dan Ribuan Personel Hadapi Lonjakan Nataru 2026/2027

Reformasi Etik Polri: Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Anggota Majelis Kini Bisa Berpangkat Lebih Rendah
