Gubernur Luthfi Minta Delegasi Perizinan ke Wamen Investasi untuk Targetkan Ekonomi Jateng Tumbuh 5,8%
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Sebagian kecil Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi alasan mengapa Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta delegasi kewenangan perizinan investasi kepada pemerintah pusat.
- Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu pun diminta mempercepat proses perizinan di 24 kawasan industri agar target pertumbuhan ekonomi 5,8% tercapai.
- Padahal, PAD Jawa Tengah hanya menopang 15% kebutuhan pembangunan.
Sebagian kecil Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi alasan mengapa Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta delegasi kewenangan perizinan investasi kepada pemerintah pusat. Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu pun diminta mempercepat proses perizinan di 24 kawasan industri agar target pertumbuhan ekonomi 5,8% tercapai.
Padahal, PAD Jawa Tengah hanya menopang 15% kebutuhan pembangunan. Sisanya, 85% bergantung pada investasi. "Kita tidak bisa mengandalkan PAD APBD untuk membangun," ujar Luthfi dalam pembukaan desk investasi di Semarang, Rabu (11/11/2026)."
Tiga Permintaan Kunci untuk Percepatan Investasi
Untuk mewujudkan target tersebut, Luthfi menyampaikan tiga permintaan utama. Pertama, menyederhanakan perizinan investasi dengan delegasi kewenangan kepada pemerintah provinsi. Luthfi menyebut perizinan sebaiknya cukup diproses di tingkat gubernur agar cepat. "Kalau bisa perizinannya cukup Gubernur saja sudah selesai biar cepat," paparnya. Kedua, pemerintah pusat diminta mempercepat pembangunan infrastruktur logistik, seperti pelabuhan dan dryport. Ketiga, mengakselerasi pengembangan 12 kawasan industri yang sudah ada dan 12 kawasan industri baru yang direncanakan.
Capaian Logistika dan Tantangan Pelabuhan Tanjung Emas
Infrastruktur logistik menjadi fokus karena krusial untuk distribusi barang. Namun, Luthfi menyoroti kapasitas Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang yang saat ini baru mampu menampung sekitar 30% arus logistik. Keterbatasan ini dinilai menghambat daya saing kawasan industri Jawa Tengah dalam menarik investor dan mendistribusikan produk ke pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penentu kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI Jakarta Tegaskan Kesiapan Tuan Rumah PON Pantai 2026: 1.172 Atlet Bersaing di 10 Cabor

Pertamina Genjot Kemitraan Strategis Global, Bidik Dekarbonisasi Transportasi ASEAN Lewat Energi Hijau

Transformasi Mal RI: Dari Hypermarket ke Pusat Hiburan dan Layanan Live Shopping
