DPR AS Gagal Makzulkan Menhan Pete Hegseth, Trump Klaim Kemenangan Politik Republik

Prosiding di ruang sidang DPR Amerika Serikat pada Selasa (11/11) berakhir dengan kegagalan rencana pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Melalui pemungutan suara prosedural, proposal untuk memberhentikan Hegseth tidak mendapatkan dukungan mayoritas, sehingga proses hukum tersebut terhambat di awal. Hasil suara menunjukkan dinamika fraksi yang terbelah tajam: sebanyak 210 anggota Partai Republik dan satu anggota independen mendukung langkah tersebut, sementara seluruh 203 anggota Partai Demokrat menolak usulan itu. Satu-satunya pengecualian dari sisi Republik adalah Thomas Massie, pengusul utama rancangan impeachment, yang justru menolak langkah yang ia ajukan sendiri, sebuah anomali politik yang menandai kebuntuan legislatif terkait kebijakan pertahanan AS.

Usulan pemakzulan yang diajukkan Massie pada Senin lalu merinci delapan pasal dakwaan berat terhadap Hegseth. Tuduhan tersebut mencakup dugaan pelaksanaan perang terhadap Iran tanpa izin Kongres, eksekusi 'pembunuhan di luar hukum' melalui serangan udara terhadap terduga narkobaron di Laut Karibia, serta tuduhan menculik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Selain isu keamanan internasional, rancangan tersebut juga menuduh Hegseth melakukan intimidasi terhadap Senator Mark Kelly dan menerjunkan pasukan dalam konflik ilegal di Yaman. Konteks politik keputusan ini menjadi semakin relevan mengingat langkah DPR ini diambil sepekan setelah Partai Demokrat berhasil merebut kursi mayoritas di kedua dewan legislatif dalam pemilu paruh waktu (mid-term election) tanggal 3 November lalu.

Narasi Kemenangan Trump dan Kritik Lintas Fraksi

Presiden Donald Trump menyambut hasil voting DPR tersebut dengan nada optimis melalui media sosial, menyebut kegagalan pemakzulan sebagai 'kegagalan total' upaya Partai Demokrat. Dalam komentarnya, Trump secara eksplisit menyalahkan Massie sebagai 'pecundang besar' yang menjadi satu-satunya pembangkang di kubu Partai Republik. Trump kemudian merangkai narasi kemenangan strategis dengan menyebut 'kemenangan di Venezuela dan Iran' serta statistik rekrutmen militer terbaik dalam sejarah sebagai bukti bahwa Hegseth adalah 'Patriot Amerika' yang terbebaskan dari ancaman pengusiran. Sikap ini mengonfirmasi soliditas loyalitas politik antara Presiden dan kementerian pertahanan di tengah tekanan legislatif.

Reaksi Hegseth dan Kausalitas Politik Perang Iran

Pete Hegseth merespons usulan makzul tersebut dengan merendahkan substansi hukumnya dalam konferensi pers di Pentagon. Ia menyebut proses di DPR sebagai 'lelucon dan sandiwara semata', serta berargumen bahwa tindakan kontroversialnya merupakan 'pekerjaan yang selesai dengan baik' dan bukan merupakan kejahatan tingkat tinggi (high crimes). Di sisi lain, Wakil Presiden JD Vance mengaitkan kekalahan elektoral Partai Republik dalam pemilu paruh waktu secara langsung dengan eskalasi konflik di Iran. 'Sebab kita kalah (dalam pemilu) adalah perang,' kata Vance, menyitir pengakuan internal partai. Trump sendiri mengakui perang di Iran sebagai faktor penyebab kekalahan, namun tetap bersikukuh bahwa tindakan militer tersebut merupakan keputusan strategis yang benar dan berpotensi diulang di masa depan.