Wamenkum Eddy Hiariej: Hubungan Utang-Piutang Berisiko Menjadi Perkara Pidana Jika Terdapat Unsur Penipuan

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengingatkan bahwa hubungan hukum antara debitur dan kreditur tidak semata-mata terbatas pada ranah perdata, melainkan berpotensi berkembang menjadi perkara pidana apabila terdapat unsur penipuan. Wamenkum menegaskan bahwa penipuan memiliki dimensi ganda karena diatur secara simultan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga para pihak wajib memahami kompleksitas hukum ini. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026.

Hiariej menjelaskan bahwa meskipun substansi utama hubungan utang-piutang adalah keperdataan, adanya niat jahat atau penipuan mengubah karakter peristiwa hukum tersebut. "Kita tahu persis bahwa sebenarnya yang terjadi antara debitur dan kreditur itu adalah suatu hubungan hukum keperdataan, tetapi kemudian tidak menutup kemungkinan, hubungan hukum keperdataan ini lalu menjadi suatu peristiwa pidana," ujar pria yang akrab disapa Eddy tersebut. Penjelasan ini bertujuan untuk meningkatkan kehati-hatian para pelaku usaha dan lembaga keuangan dalam menilai risiko hukum dari setiap transaksi pembiayaan.

Dasar Hukum dan Dampak Pasal 1328 KUHPerdata serta KUHP

Wamenkum menyoroti bahwa penipuan secara spesifik diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata dan Pasal 492 KUHP baru, yang tercantum dalam Bab XXVII tentang Perbuatan Curang. Pengaturan paralel ini menunjukkan bahwa pemahaman konteks hukum menjadi krusial untuk menentukan jalur penyelesaian sengketa. Dalam perspektif perdata, penipuan dipandang sebagai cacat kesepakatan pada tahap pra-kontrak. Eddy menekankan pentingnya verifikasi kelayakan calon debitur secara cermat oleh perusahaan pembiayaan atau kreditur untuk mencegah potensi wanprestasi atau kriminalitas sejak awal.

• Pengaturan penipuan tertuang dalam Pasal 1328 KUHPerdata dan Pasal 492 KUHP.
• Pasal 1328 KUHPerdata menjadi dasar hukum untuk meminta pembatalan perjanjian akibat adanya penipuan.
• Pemahaman syarat sah perjanjian merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya syarat subjektif berupa kesepakatan dan kecakapan para pihak.

Pentingnya Pencegahan Hukum Melalui Pemeriksaan Pra-Kontrak

Hiariej menambahkan bahwa pemahaman mendalam mengenai penipuan dalam konteks perdata mendorong langkah preventif sebelum perjanjian resmi dibuat. Ia mengidentifikasi tiga kondisi utama yang dapat memicu pembatalan perjanjian: dwang (paksaan), dwaling (kesesatan), dan bedrog (penipuan). "Pertanyaan lebih lanjut, apa kondisi (yang) dapat dimintakan pembatalan? Satu apabila terjadi 'dwang', dwang itu paksaan; dua apabila terjadi 'dwaling', kesesatan; atau yang ketiga, 'bedrog', penipuan," ungkap Eddy. Dengan melakukan pemeriksaan ketat terhadap kemampuan bayar debitur, para kreditur diharapkan dapat mengantisipasi potensi persoalan hukum yang lebih serius di masa depan.