Demokrat Tekankan Stabilitas Nasional: Proses Politik DPR Tak Boleh Terganggu Isu Ijazah Wapres

Sekretariat Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa proses politik di lingkungan DPR RI akan tetap berjalan dinamis meski Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memutuskan untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa ijazah. Pernyataan ini disampaikan Herman saat memberikan keterangan pers di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026). Herman menilai bahwa dinamika legislasi dan politik di parlemen tidak serta-merta terhenti oleh sengketa hukum yang melibatkan wakil presiden, melainkan setiap fraksi partai masih memiliki ruang untuk mempertimbangkan langkah strategis mereka.

Khaeron menekankan pentingnya menunggu proses politik yang lebih konkret sebelum merumuskan sikap final. Ia menggarisbawahi bahwa Partai Demokrat akan mengungkapkan sikap resmi terkait legislatornya yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR pada waktu yang tepat. "Tidak bisa sendiri-sendiri dalam hal mengusung sesuatu yang sangat serius dan tentu sangat strategis bagi bangsa dan negara ke depan," ujar Herman, menyoroti perlunya sinergi antarfraksi dalam menghadapi isu yang berdampak luas pada stabilitas pemerintahan.

Prioritas Stabilitas Nasional di Tengah Fluktuasi Ekonomi

Menurut Khaeron, prioritas utama saat ini adalah mengawal stabilitas nasional di berbagai sektor, terutama di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan harga saham yang masih berlangsung. Ia menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki banyak "pekerjaan rumah" yang harus ditangani dengan fokus penuh. "Jangan terganggu oleh hal-hal yang kemudian kita terus memperdebatkannya. Persoalan ijazah, persoalan apa, tentu ini hal yang sedikit banyaknya ya mengganggu terhadap proses pembangunan," tegas Herman. Oleh karena itu, Partai Demokrat mendorong agar perdebatan mengenai isu ijazah tidak menggeser perhatian dari upaya perbaikan ekonomi dan keamanan negara.

Konteks Saran Presiden ke Wakil Presiden

Pernyataan ini mengacu pada keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa sore. Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan agar dirinya terus memperjuangkan penyelesaian persoalan ijazah melalui jalur PTUN. Saran ini disampaikan di tengah dinamika politik yang berkembang, di mana Gibran menyebutkan bahwa masukan dari Presiden merupakan bagian dari upaya untuk menjaga konsistensi pemerintahan. Interaksi antara isu hukum individual dan stabilitas institusional ini menjadi fokus utama bagi Partai Demokrat dalam menentukan langkah politik selanjutnya di parlemen, khususnya terkait skenario jika Gibran resmi mundur dari jabatannya.