APBD Surabaya 2027: Ujian Prioritas Keadilan di Balik Angka Rp12,9 Triliun

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2027 yang mencapai Rp12,9 triliun berlangsung dalam momen simbolik yang kuat, yakni bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2026. Dalam Rapat Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Syaifudin Zuhri, beserta pimpinan dewan yang mengenakan atribut pejuang veteran, menandatangani berkas pengesahan tersebut. Peristiwa ini bukan sekadar prosedural, melainkan merupakan cerminan bahwa semangat perjuangan bangsa harus diterjemahkan secara nyata ke dalam kebijakan yang memprioritaskan keadilan sosial. Keadilan ini diharapkan terefleksi melalui jalan yang aman, lingkungan bebas genangan, akses pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang dekat, serta peluang ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kinerja anggaran tidak boleh diukur semata-mata dari besarnya angka yang disahkan, melainkan dari sejauh mana dana publik mampu mengubah kualitas hidup warga. Dengan total belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp12,66 triliun, Surabaya memiliki ruang fiskal yang signifikan untuk memperkuat infrastruktur dan mengurangi kemiskinan. Namun, adanya keterbatasan kemampuan anggaran di tengah kebutuhan kota yang terus berkembang menjadikan APBD sebagai ujian krusial dalam menentukan prioritas. Angka ini harus dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk menilai kesehatan fiskal serta keberpihakan kebijakan pembangunan.

Struktur Fiskal: Dominasi Pendapatan Asli Daerah dan Komposisi Belanja

Secara struktur pendapatan, proyeksi APBD 2027 menunjukkan kapasitas fiskal Surabaya yang relatif kuat. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp11,12 triliun, yang didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp8,44 triliun atau sekitar 76 persen dari total pendapatan, sementara sisanya berasal dari pendapatan transfer. Ketergantungan tinggi pada PAD ini menuntut keberlanjutan sumber pendapatan, yang harus ditempuh melalui optimalisasi aset, digitalisasi pelayanan, dan perluasan basis ekonomi, bukan semata-mata dengan menambah pungutan.

• Struktur Pendapatan 2027:
  • Total Pendapatan Daerah: Rp11,12 triliun.
  • Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp8,44 triliun.
  • Pendapatan Transfer: Rp2,68 triliun.
• Struktur Belanja 2027:
  • Total Belanja Daerah: Rp12,66 triliun.
  • Belanja Operasi: Rp9,85 triliun.
  • Belanja Modal: Rp2,76 triliun.
  • Belanja Tidak Terduga: Rp47,68 miliar.

Dari sisi belanja, hampir 78 persen dari total anggaran dialokasikan untuk belanja operasi. Meskipun komposisi ini mencakup layanan pemerintahan, barang, jasa, dan program masyarakat sehingga tidak otomatis mengindikasikan pemborosan, rasio yang tinggi ini menuntut transparansi ketat. Setiap perangkat daerah wajib menjelaskan korelasi antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil pelayanan yang diterima, bukan sekadar membuktikan bahwa anggaran terserap, melainkan memastikan layanan menjadi lebih cepat, mudah dijangkau, dan berkualitas.

Dinamika Pembiayaan dan Tantangan Pengelolaan Pinjaman Daerah

Pembiayaan APBD 2027 dirancang untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja, dengan total penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,7 triliun. Angka ini mencakup sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) 2026 senilai Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun. Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp253 miliar, pembiayaan neto tercatat sekitar Rp1,5 triliun, dengan target SiLPA tahun berjalan ditetapkan nol.

Pemakaian pinjaman daerah dalam skala Rp1,3 triliun bukanlah sebuah kesalahan per se, mengingat utang dapat menjadi katalis untuk percepatan pembangunan infrastruktur jangka panjang. Namun, langkah ini memerlukan penjelasan rinci mengenai peruntukan, sumber dana, suku bunga, tenor, serta kemampuan pengembalian untuk memastikan proyek yang dibiayai siap dilaksanakan dan memiliki manfaat terukur. Penetapan target SiLPA nol juga perlu diinterpretasikan secara hati-hati; pemerintah harus menghindari tekanan untuk menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun demi mengejar angka penyerapan semata. Pada akhirnya, kualitas belanja dan dampak nyata pembangunan jauh lebih penting daripada kecepatan pengeluaran uang, menjadikan integritas perencanaan sebagai indikator utama keberhasilan APBD 2027.