Airlangga Hartarto Tekankan Kompartementasi Politik-Ekonomi di Tengah Isu Pemakzulan Gibran Rakabuming

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa stabilitas ekonomi nasional harus dijaga dengan memisahkan urusan politik dari fundamental perekonomian. Hal ini disampaikan di tengah meningkatnya dinamika politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang kini menghadapi proses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI. Airlangga berharap agar isu pemakzulan tersebut tidak mengganggu arus investasi dan potensi pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.

Dalam wawancara cegat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026), Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah tetap fokus menjaga fondasi ekonomi agar tetap solid. Ia merujuk pada praktik di berbagai negara dengan pertumbuhan tinggi, que berhasil melakukan kompartementasi antara sistem politik dan ekonomi untuk membatasi risiko di masing-masing sektor. Menurutnya, kekhawatiran yang muncul di pasar saat ini lebih berakar pada sentimen daripada faktor fundamental yang nyata. "Makanya itu kan faktornya sentimental, bukan faktor fundamental. Jadi kita harus bisa, market harus bisa membedakan antara yang sentimental dan yang fundamental," ujar Airlangga. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memastikan perekonomian tetap bergerak sesuai prinsip dasar yang sehat, terlepas dari gejolak politik yang sedang berlangsung.

120 Anggota DPR Dukung Usulan Pemakzulan Wakil Presiden

Konteks ketegangan ini bermula dari langkah resmi 120 anggota DPR RI yang menandatangani usul HMP atas Gibran Rakabuming Raka. Dalam rapat pimpinan bersama perwakilan lintas fraksi di Gedung DPR RI, Jakarta, para pengusul menilai bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Langkah ini dinilai perlu ditempuh berdasarkan penilaian dari putusan dua lembaga yudisial tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait status pendidikan Gibran.

Implikasi Putusan Hukum terhadap Status Politik dan Ekonomi

Secara spesifik, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA atau sederajat. Sementara itu, MA menegaskan bahwa surat keterangan pendidikan SMA yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 dinyatakan tidak sah. Dua putusan ini menjadi dasar hukum yang digunakan oleh para pengusul HMP untuk menginisiasi proses pemakzulan. Bagi Airlangga Hartarto, implikasi dari dinamika hukum dan politik ini tidak seharusnya mendominasi respons pasar keuangan. Ia menekankan pentingnya literasi pasar dalam membedakan antara guncangan sentimen politik dengan fundamental ekonomi yang sedang dijaga oleh pemerintah demi kesejahteraan nasional.