120 Anggota DPR Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Ijazah Wapres Gibran, Mekanisme Konstitusional Mulai Berjalan

Gerakan politik di dalam gedung parlemen Jakarta memanas dengan pengajuan 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari delapan fraksi yang secara resmi meminta Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan ketidakpemenuhan persyaratan ijazah Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Usulan ini diterima oleh pimpinan DPR dalam rapat yang digelar di ruang rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, pada Rabu (11/11/2026). Langkah ini menandai awal dari proses konstitusional yang serius untuk mempertanyakan legalitas jabatan Wapres, memicu perdebatan mengenai validitas dokumen akademik yang menjadi syarat utama kelengkapan administrasi jabatan kepala negara.

Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasional Demokrat, mengonfirmasi bahwa total pengusul yang tanda tangan mencapai angka 120 orang. Komposisi pengusul tersebut tersebar secara proporsional di antara parpol, dengan rincian 69 anggota dari Nasdem sebagai pengusul terbanyak, diikuti oleh 28 anggota dari PKS dan 18 anggota dari PKB serta 18 anggota dari Partai Demokrat. Fraksi lainnya turut menyumbangkan pengusul, yaitu 14 anggota PDIP, 13 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, dan satu anggota PAN. Penerimaan usulan ini didasarkan pada Pasal 211 ayat (1) UU MD3 dan Pasal 192 (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, menegaskan bahwa prosedural administrasi pengajuan telah memenuhi syarat minimal pengusulan hak menyatakan pendapat.

Mekanisme Konstitusional HMP dan Implikasi Hukum

Pengajuan HMP ini merujuk secara spesifik pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yang membahas hak menyatakan pendapat terkait dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Saan menegaskan bahwa pimpinan DPR akan segera menindaklanjuti usulan ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini bukan sekadar bentuk pencatatan administratif, melainkan mekanisme hukum yang mengikat. Jika disetujui, DPR akan merumuskan pendapat resmi yang akan menjadi dasar untuk mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Ini adalah tahapan krusial yang menentukan apakah dugaan ketidakcocokan ijazah tersebut akan dibawa ke ranas yudisial konstitusional atau berhenti di tingkat legislasi.

Tahapan Selanjutnya: Dari Paripurna hingga Mahkamah Konstitusi

Setelah penerimaan usulan, mekanisme berikut ini harus dilalui sebelum keputusan akhir diambil berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 serta Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020:

• Pimpinan DPR akan mempelajari usulan, memeriksa kelengkapan administrasi, dan meminta pandangan fraksi-fraksi terkait substasi HMP.
• Usulan HMP dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan mayoritas sesuai ketentuan tata tertib.
• Jika disetujui, DPR merumuskan pendapat resmi mengenai dugaan ketidakpemenuhan persyaratan jabatan Gibran.
• DPR mengajukan pendapat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pengujian.

Penting untuk dicatat bahwa tanda tangan 120 anggota DPR ini belum otomatis menyebabkan pemakzulan atau pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Proses masih sangat panjang dan harus melewati filter ketat di Rapat Paripurna DPR sebelum dapat diteruskan ke MK. Jika MK mengabulkan pendapat DPR, maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke MPR untuk rapat khusus guna mempertanyakan apakah jabatan tersebut harus diberhentikan. Hingga saat ini, status konstitusional Gibran Rakabuming Raka masih valid sesuai hukum, namun tekanan politik dan hukum dari parlemen kini telah memasuki tahap formal yang berpotensi mengubah dinamika kepemimpinan nasional di sisa masa jabatan.