OJK Luncurkan Pedoman Ketahanan Siber dan Pakta Integritas Penagihan Pinjol untuk Jaga Kepercayaan Publik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah strategis dalam memperkuat fondasi keamanan digital sektor fintech melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan di sektor Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Inisiatif ini diluncurkan dengan tujuan membangun industri yang tangguh dan berintegritas di tengah eskalasi ancaman siber yang semakin kompleks. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma regulasi dari sekadar pencegahan serangan menjadi penguatan kapasitas pemulihan sistemik yang komprehensif.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menegaskan urgensi transformasi mindset para penyelenggara LPBBTI. Ia menyatakan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber, sehingga perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat saat insiden terjadi. "Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Agusman dalam siaran pers pada Rabu (11/11/2026). Pernyataan ini menegaskan bahwa keamanan bukan lagi sekadar fitur teknis, melainkan inti dari tata kelola bisnis digital yang berkelanjutan.

Lima Asas Utama dan Instrumen Penilaian Mandiri

Pedoman baru ini mencakup lima aspek krusial yang harus dipenuhi oleh penyelenggara LPBBTI untuk memastikan ekosistem digital yang aman. Kelima aspek tersebut meliputi:

• Tata kelola keamanan siber yang terstruktur;
• Identifikasi ancaman keamanan secara proaktif;
• Pelindungan infrastruktur keamanan;
• Deteksi dan pemantauan risiko secara real-time; serta
• Penanganan dan pemulihan insiden siber.

Untuk implementasinya, OJK juga menyediakan instrumen penilaian mandiri (self-assessment). Alat ini memungkinkan perusahaan untuk mengukur tingkat maturitas sistem, memetakan kelemahan internal, serta merumuskan langkah perbaikan yang proporsional sesuai dengan skala dan profil risiko masing-masing entitas. Kolaborasi penyusunan pedoman ini melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), asosiasi industri seperti AFPI dan AFTECH LPD, serta ISACA Indonesia Chapter.

Penegasan Etika Penagihan untuk Lindungi Konsumen

Di luar aspek teknologi, OJK juga menyoroti praktik operasional lapangan dengan menandatangani Pakta Integritas antara Penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP). Langkah ini dirancang untuk memastikan proses penagihan berjalan secara profesional dan menghormati hak konsumen, sekaligus mencegah praktik yang melanggar etika. Dengan sinergi antara penguatan ketahanan siber dan penerapan kode etik penagihan yang ketat, OJK berharap dapat menciptakan ekosistem fintech lending yang tidak hanya aman secara digital, tetapi juga dapat diandalkan dan melindungi kepentingan publik dari risiko kerugian finansial maupun psikologis.