Wamenhut: Indonesia Bangun Platform Nasional Pembiayaan Konservasi di COP31 Antalya

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengembangkan pembiayaan konservasi inovatif serta memperkuat tata kelola taman nasional di tingkat global. Penegasan ini disampaikan saat Rohmat menghadiri Konferensi Iklim PBB COP31 yang berlangsung di Kota Antalya, Turki. Ia menekankan bahwa meskipun ada berbagai upaya kolaborasi, taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan penuh negara dengan konservasi sebagai tujuan utamanya.

Strategi Kemenhut diarahkan dari tahap proyek percontohan menuju pembentukan platform nasional yang terintegrasi. Platform ini dirancang untuk menghubungkan pendanaan yang andal, penguatan kelembagaan, pengelolaan lapangan yang efektif, dan pencapaian hasil konservasi yang terukur. "Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan," ujar Rohmat, memastikan bahwa otonomi pengelolaan tidak mengurangi akuntabilitas negara terhadap aset alam strategis.

Transformasi BLU dan Arsitektur Pembiayaan

Dalam pelaksanaannya, kementerian memprioritaskan pembentukan arsitektur pembiayaan yang kredibel dan reformasi regulasi untuk fleksibilitas keuangan. Agenda transformasi Badan Layanan Umum (BLU) akan mencakup empat taman nasional unggulan, yaitu Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas. Transformasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional melalui mekanisme persetujuan yang berlaku secara ketat, sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola.

Mekanisme Inovatif dan Dampak Ekonomi Lingkungan

Di sesi panel strategis COP31, Satgas Pembiayaan Inovatif Indonesia memaparkan mekanisme pendanaan baru yang mengadaptasi praktik terbaik global. Mekanisme ini mencakup:

• Biodiversity Credit Framework: Kerangka kredit keanekaragaman hayati yang didukung regulasi jangka panjang.
• Project Finance for Permanence (PFP): Pendanaan permanen berbasis proyek untuk mendanai portofolio taman nasional secara menyeluruh.
• Wildlife Conservation Bonds: Obligasi konservasi satwa liar.
• Outcome-based Finance: Keuangan berbasis hasil yang merujuk pada keberhasilan model perlindungan spesies seperti Rhino Bond.

Langkah ini mendapat respons positif dari Aditya Bayunanda, CEO WWF Indonesia yang juga anggota satgas. "Kami melihat adanya sinyal positif yang sangat kuat dari pendekatan terstruktur yang diambil Indonesia," kata Aditya. Kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra global diprediksi akan mengubah paradigma pendanaan konservasi dari berbasis amal (charity) menjadi model investasi yang mendorong ekonomi positif-alam (nature-positive economy).